 |
PELITAKARAWANG.COM.-Jika buruh pabrik dan ASN berbondong-bondong berburu absensi melalui fingerprint dan aplikasi lainnya dihari pertama kerja paska libur lebaran. Kehadiran para Kepala Desa dan Perangkatnya, masih sulit di deteksi melalui alat teknologi maupun aplikasi. Bahkan, di saat sanksi di terapkan bagi para PNS dengan pemotongan TPP hingga ancaman pemecatan, sanksi serupa masih abu-abu berlaku bagi pemerintahan desa.
Dikatakan Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Alex Sukardi, kehadiran kades dan perangkat, diakuinya memang sulit di deteksi mengingat belum diberlakukannya alat dan teknologi. Tapi, justru, di saat ASN libur dan buruh pabrik juga libur, para perangkat desa justru tetap membuka pelayanan masyarakat. "Sulit mendeteksinya, tapi kita mah di desa libur pun justru tetap membuka pelayanan masyarakat, " katanya.
 |
Sekcam Cilamaya Wetan,Imam Bahanan Al Husyaeri mengatakan, Kecamatan Cilamaya Wetan menggelar apel langsung di lapangan kantor, di mulai sejak pukul 07.45. Dalam apel yang langsung di pimpinnya itu, pukul 09.00 pagi, pihak Kecamatan ingin memastikan tingkat kehadiran kades dan perangkat desa berjalan normal dihari pertama kerja, baik pelayanan maupun administrasinya. Karenanya, ia terjunkan 4 tim monitoring, masing-masing tim terdiri 4 orang untuk memantau aktivitas dan pelayanan di desa - desa. "Kita apel bersama, sambil mengingatkan fokus kinerja usai liburan, termasuk kita pastikan aktivitas pelayanan di desa normal dengan menerjunkan tim monitoring dari PNS Kecamatan, " katanya.
Imam menambahkan, tepat pukul 09.00 pagi, tim iniendeteksi kehadiran perangkat dan kades dengan pembuktian daftar hadir manual. Hasilnya, pihak kecamatan tidak akan memberi toleransi jika ada layanan masih off dan kehadiran di desa jeblok untuk melaporkannya ke DPMPD. "Dengan pembuktian daftar hadir manual, yang akan diteruskan ke DPMPD, "katanya. (Rdi).
