PELITAKARAWANG.COM -.Sejak tahun 1990, angka kemiskinan di Indonesia berkurang dari 20,6 persen menjadi 11,9 persen pada tahun 2012. Indonesia juga telah mencapai pendidikan dasar universal untuk anak-anak melalui program wajib belajar 9 tahun primer dan sekunder. Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi pembangunan nasionalnya.

Presiden SBY menyampaikan pidato kunci pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Economic Outlook 2013 di Hotel The Stone, Legian, Bali, Rabu (12/12) pagi. Dalam pidatonya yang bertajuk 'Kebijakan Pemerintah untuk Pengusaha Pemula dan Pengusaha Daerah' tersebut, Presiden meminta pengusaha mapan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha pemula dan pengusaha muda daerah. (foto: abror/presidensby.info)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini pada bagian lain pidato kuncinya saat membuka Pertemuan Regional dan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/12) pagi. Acara ini dihadiri sejumlah lembaga non-pemerintah dari Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur, dan kawasan Pasifik.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memastikan bahwa program-program pembangunan Indonesia konsisten dan kompatibel dengan target MDG's," kata Presiden SBY.

Selain penurunan angka kemiskinan, angka kematian bayi, yang juga merupakan target MDGs, telah menurun dari 68 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991, menjadi 34 pada tahun 2007.

Menurut SBY, MDGs relevan karena merupakan agenda global yang bebas dari kontes ideologis dan mengidentifikasi isu-isu penting yang menghambat pembangunan nasional dan memperburuk kemiskinan. "MDGs menetapkan target yang ambisius namun realistis bagi semua bangsa untuk dicapai. Lalu menyediakan pula kerangka kerja yang bermanfaat bagi negara maju dan berkembang untuk bekerja sama," ujar Presiden SBY.

"MDGs tidak mengharuskan pemerintah untuk mengajarkan kepada rakyatnya. Sebaliknya mereka menyediakan cara untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target, dan, jika mungkin, menemukan cara untuk membantu mereka yang mungkin berada di belakang," SBY menjelaskan.

Presiden juga menegaskan bahwa MDGs bukanlah instrumen internasional yang sempurna untuk pembangunan ataupun sebuah perjanjian internasional karena sifatnya tidak mengikat. "Ini tidak memerlukan ratifikasi oleh parlemen nasional. Tidak ada organisasi khusus bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, dan memantau MDGs. MDGs merupakan implementasi sukarela bagi sebagian besar untuk pemerintah," SBY menambahkan.

Meskipun demikian, MDGs telah menjadi batasan penting dan titik referensi untuk pemerintah di seluruh dunia. "Untuk pertama kalinya, ada target aspiratif bagi semua bangsa untuk mencapainya. Hal ini tentu berlaku di Indonesia, di mana MDGs telah menjadi referensi penting bagi kami dalam merancang strategi pembangunan nasional," Presiden menjelaskan. (dit).www.pelitakarawang.com