Purwakarta, PEKA. - Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah di Jabar yang terbebas dari penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Lalu apa tips Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, agar terhindar dari penundaan dana tersebut?

Menurutnya, selama ini Pemkab Purwakarta memiliki tiga desain scenario anggaran. Pertama anggaran difokuskan pada kepentingan publik berupa belanja langsunng, barang dan jasa, modal. Sebagai langkah awal pihaknya membuat standar tinggi dari pendapatan keuangan. Dengan cara demikian maka penyerapan keuangan akan tinggi, sementara jika dipas maka dana tidak akan pernah cair secara keseluruhan.

"Kedua kita dorong PA (Pengguna Anggaran) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) agar memiliki keberanian belanja. Kita beri jaminan psikologi. Missal ada yang mencoba ganggu langsung hadapi dan beri penjelasan. Dan sebagai pemimpin pun harus melindungi," tutur Dedi, Senin (29/8/2016).

Selanjutnya dari segi pola pembangun Dedi membaginya dalam dua cara, yakni melalui belanja publik langsung dan bantuan desa.

Pada Januari-April uang hanya digunakan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai. Sementara proses belanja publik dan jasa baru dilakukan pada Bulan April, dan Bulan Juni pekerjaan bisa dimulai. Bulan Agustus anggaran sudah memasuki perubahan, dan September-Desember pekerjaan terus bergulir.

Sedangkan bantuan desa digelontorkan pada semester awal atau saat Januari-April berbarengan dengan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Menurutnya hal itu merupakan solusi karena tidak memerlukan pola pendekatan Pepres Belanja Barang dan Jasa.

"Dengan cara seperti ini desa secara swadaya akan membangun infrastruktur publik yang dibutuhkan. Sehingga penyerapan kita selalu 100 persen. Jarang uang terbuang. Memang dulu waktu ini diterapkan ada kecemasan karena bisa dianggap menabrak aturan, tapi rupanya senapas dengan kebijakan Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

Sehingga, lanjut Dedi, dengan APBD yang paling kecil di Jabar namun Purwakarta bisa melakukan pembangunan paling pesat dibanding daerah lain mulai dari tidak ada lagi jalan kabupaten yang bolong, 100 % rakyat teraliri listrik, pembangunan sarana air bersih hingga Rp 300 miliar, pembangunan kantor desa hingga kecamatan yang indah, setiap kelas di sekolah memiliki toilet, ambulan setiap desa, jaminan kesehatan, dan lain-lain.

"Setelah kebutuhan publik terpenuhi semua baru akhir-akhir ini Purwakarta membangun taman-taman yang indah sebagai sarana rekreasi keluarga. Dan hutang saya pada tahun 2017 hanya tinggal membangun 15 ribu rumah tidak layak huni," pungkas bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.

Dari data yang dihimpun detikcom terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya.



Detik.com