KARAWANG. - Sejumlah kepala puskesmas di Karawang, melemparkan ‘bola liar’ dugaan pemotongan dana kapitasi untuk kegiatan akreditasi ke Dinas Kesehatan Karawang. Pasalnya, dana akreditasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,557 miliar adanya di dinas dan bukan puskesmas.(9/8).

Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana mengatakan, untuk dana akreditasi itu adanya di dinas kesehatan, jadi silahkan tanyakan saja ke dinas.

“Puskesmas saya belum melaksanakan akreditasi, jadi tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi. Kemungkinan dana kapitasi di puskesmas lain juga tidak dipotong, tapi lebih jelasnya tanya ke Sekdinkes, Nurdin saja,” ujarnya

Dikatakan, dari informasi untuk dana akreditasi itu adanya di Dinkes yang anggarannya dari DAK pemerintah pusat. “Untuk besaran dan peruntukannya silahkan tanyakan saja ke dinkes,” tandasnya.

Sementara itu, Salah seorang PNS fungsional Puskesmas yang namanya enggan dionlinekan mengaku, dana kapitasi dihampir seluruh puskesmas itu dipotong sekitar 10 persen. Namun pada hari Senin (7/8) semua kepala puskesmas meminta tandatangan kepada semua fungsional PNS di puskesmas untuk membuat pernyataan jika tidak ada potongan dana kapitasi untuk akreditasi. “Hal itu agar menjadi alasan dinas kesehatan bisa berkelit ketika ada pertanyaan dari pihak luar,” katanya.

Menurutnya, disatu sisi pemotongan dana kapitasi itu untuk biaya akreditasi seperti foto copy yang mencapai Rp 3 juta, sebab tidak ada anggaran dari dinas kesehatan, meksipun ada pihaknya mendapat informasi jika kepala puskesmas harus menandatangani kwitansi kosong. “Anggaran akreditasi yang diberikan dinas beragam sekitar 4 sampai 10 juta, itu juga setelah ada yang mengetahui anggaran akreditasi mencapai Rp 1,557 miliar,” tandasnya.

Untuk menutupi biaya akreditasi itu, lanjutnya, semua fungsional dipotong dana kapitasinya 10 persen untuk dana sukarela. “Kita ini tidak dapat TPP, masih juga dana kapitasinya dipotong oleh puskesmas,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Forum Puskesmas, Nana Padiana mengaku belum mengetahui persis adanya potongan dana kapitasi dari pegawai puskesmas untuk akreditasi. “Memang ada beberapa anggota yang mengeluh soal itu (pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi), tapi saya juga belum tahu jelasnya itu seperti apa. Sebab puskesmas tempat saya kerja belum akreditasi,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karawang, Fendi Anwar menyatakan jika pihaknya belum menerima laporan adanya pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi puskesmas. Tapi jika itu tejadi, maka pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat dengan kepala puskesmas, dinkes, dan pegawai puskesmas yang merasa dana kapitasinya di potong. “Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat,” singkatnya.

Editor: Farida