KARAWANG,- Meninjau potret Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Karawang, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) turun gunung ke sejumlah Kecamatan.Selain digenjot Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk target pemasukan dan laporan SPPT, di hadapan pegawai BPK, para bendahara PBB desa tersebut mengeluhkan ketiadaan operasional penagihan yang dihapus tahun ini.(26/10).
Bendahara PBB Desa Pasirjaya, Ita Fadila mengatakan, BPK turun bukan semata untuk pemeriksaan, melainkan meninjau potret PBB yang ada di Desa- desa,secara terbuka para bendahara PBB ungkapkan beragan kendala yang membuat macetnya pemasukan,karena di desa- desa,yang diandalkan jitu waktu penagihan adalah menunggu masa panen kedua, sementara di lain sisi, tempp waktunya sudah habis. Tidak cukup sampai di situ, semangat penagihan PBB dari para bendahara juga menurun, itu akibat dari ketiadaan insentif operasional yang di hapus tahun ini, disisi lain, target dan laporan SPPT harus segera dilaporkan ke Dispenda dan DPKAD." Kita curhat saja bareng BPK, alasan mandegnya pemasukan PBB setiap musim," ungkapnya.
Diky Prayoga,Pegawai Dinas Pendapatan Daerah (,Dispenda) Karawang, mengatakan, dirinya hanya mendampingi BPK yang meninjau potret keberlangsungan PBB dari desa- desa. Dari 30 Kecamatan, hanya ditinjau sampel 10 Kecamatan, mereka (BPK) hanya meninjau pendapatan dari PBB dan pengelolaannya saja. Adapun urusan keluhan operasional para bendahara PBB ini, diserahkan domainnya kepada pimpinan dan Bupati, karena sepanjag yang ia tahu, alokasi untuk insentif bendahara PBB ini memang ada tapi di Upah Pungut (UP).
"Hanya meninjau potret PBB saja, kita di Cilamaya Kulon bukam karena terbuncit pemasukan PBBnya, karena bukan disini saja, ada 10 kecamatan yang digarap hal yang sama," Pungkasnya.
Penulis: Ruri
Editor: As
