Jakarta - Rapat pleno Partai Golkar terkait pembahasan posisi sang Ketua Umum, Setya Novanto, kembali dimulai setelah diskors dua kali. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid pun akan membacakan surat Novanto yang meminta agar dia tak dicopot dari kursinya sebagai Ketum dan Ketua DPR RI.

"Kalau itu dibacakan, saya akan sampaikan surat begini," kata Nurdin sebelum rapat pleno kembali dimulai di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakbar, Selasa (21/11/2017).

Nurdin sendiri tidak mengetahui soal adanya surat Novanto tersebut. Dia juga menyebut partai tak terpengaruh dengan adanya surat itu sebab segala keputusan, akan diambil di forum pleno.



"Yang mana suratnya, saya belum lihat suratnya tapi kita tak terpengaruh dengan surat apapun karena ini sudah diputuskan karena rapat pleno inilah yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar pasal 19 di mana dikatakan bahwa DPP Partai adalah tertinggi dalam melaksanakan keorganisasian secara kolektif," tuturnya.

Nurdin juga menyampaikan ada usulan di pleno yang menginginkan pertemuan dengan Dewan Pembina Golkar. Pertemuan itu digelar agar Novanto yang kini ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP bisa legawa untuk menanggalkan jabatannya.

"Kalau begitu, diforward ke saya. Saya sampaikan kepada rapat karena tadi ada yang berkembang bahwa ketua harian, Sekjen dan Korbid untuk bertemu dewan pembina agar Novanto bisa mengundurkan diri secara legawa," tutur Nurdin.



Sementara itu, Nurdin menerangkan rapat masih berlangsung dinamis dan terjadi perdebatan antar peserta rapat. Meski begitu, dia memastikan keputusan di pleno ini tak akan diambil secara voting.

"Tidak akan ada voting," tegas Nurdin.

Sebelumnya rapat kembali diskors untuk istirahat dan salat. Skors untuk salat Magrib ini merupakan skors rapat yang kedua kalinya.


Sumber :detikcom