Notification

×


Iklan

Waduh, PMMS 120 MI di Karawang Hilang Setahun?

Monday, December 16, 2019 | 13:36 WIB Last Updated 2019-12-16T06:36:03Z
PELITAKARAWAMG.COM- Disaat pendidikan formal seperti SD mendapati Program Peningkatan Penjamin Mutu Sekolah (PPMS) setiap tahun, anggaran dari Pemkab Karawang itu, justru "zonk" di sepanjang tahun 2019 ini dirasakan Madrasah Ibtidaiyah (MI).


"Jangankan kabar menerima PPMS, sosialisasinya saja belum pernah lagi ke MI, " Keluh Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Karawang, Agus Solahudin kepada Pelitakarawang.com, Senin (16/12).

Kepala MI Miftahul Ilmi Muktijaya ini menyebut, alokasi PPMS ke SD, berjalan normal seperti biasa selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun lain halnya dengan yang dirasakan MI, dimana 120 MI se Karawang yang setiap tahun dijatah PPMS, sampai jelang akhir tahun ini, justru belum sekalipun bantuan daerah tersebut cair. Akibatnya, biaya pemeliharaan, alat-alat peraga dan alokasi buat fasilitas Madrasah, jadi terbengkalai akibat tidak realisasinya PPMS tersebut. "Kalau di SD masih ada PPMS dan berjalan normal ditahun ini, kenapa yang di MI, justru hilang dan tak cair sampai akhir tahun ini, " Katanya. 

Agus menambahkan, betapapun anggaran PPMS itu di hitung satuan siswa, yaitu sekitar Rp5,5 ribu perisiswa pertahun, tapi pengadaan stimulan dari Pemkab Karawang itu, membantu beberapa item penunjang pembelajaran di sekolah. Heran saja, sebutnya, ditahun sebelumnya masih ada, justru ditahun ini tidak jelas juntrungannya. Maka wajar saja, jika kepala MI dan Pergunu, mempertanyakan hal ini kepada Pemkab, apa sebenarnya alasan, sampai hati PPMS semakin tidak jelas buat lembaga pendidikan keagamaan sekaliber MI. "Wajar dong kita tanya, Pemkab kemana saja selama ini. Masa iya setahun ini PPMS yang biasa ada setiap tahun, sampai hari ini yang 2019 jadi gak jelas begini, " Ungkapnya. 

Belum lagi, Agus menambahkan, Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) yang tahun kemarin kembali di buka buat Lembaga Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA) juga, belum ada kepastian pencairannya tahun ini, padahal berkas ajuan dan pertanggungjawaban sudah tuntas dua bulan kebelakang. "Jangankan ke MI, ke DTA saja yang sudah ada Perda nya, ia belum dapati kabar pula kapan BOPF Pemkab ini cair lagi ditahun 2019 ini, " Pungkas Ketua Kelompok Kerja Diniyah Taklimiyah (KKDT) Kecamatan Cilamaya Kulon ini. (Rud)
×
Berita Terbaru Update