DPR Mendesak Pemerintah Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Iklan Semua Halaman

Loading...

DPR Mendesak Pemerintah Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Redaksi
Tuesday, June 16, 2020
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan tahun 2021 adalah transisi ekonomi, termasuk bagi Indonesia.Untuk itu,Pemerintah diharapkan bisa menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy. F-Demokrat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job).

Pemerintah juga harus berupaya keras untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dan dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak bisa dengan cara business as usual dan harus tercermin pada indikator APBN yang disusun secara konsisten dan akurat. 

Pemaparan itu disampaikan Juru Bicara F-Demokrat Suhardi Duka saat menyampaikan pandangan terhadap keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2021,dalam Rapat Paripurna yang digelar secara fisik dan virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

“Setelah membaca,mempelajari dan menganalisa maka F-Demokrat menyampaikan catatan kritis.Pertama,berkaitan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2021 yang diasumsikan sebesar 4,5-5,5 persen kita harus tetap optimis. F-Demokrat meminta Pemerintah untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonom dengan tetap bergerak menahan laju peningkatan pengangguran. Serta, melakukan perbaikan ekonomi domestik yang terkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI.

Antara lain, imbuhnya, dengan melakukan peningkatan dorongan konsumsi dan investasi. Mengingat, ekonomi nasional saat ini bergantung pada usaha penanganan Pemerintah terhadap penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi di masa transisi. Tak hanya itu, ia menegaskan target inflasi tahun 2021 yang diproyeksi 2-4 persen perlu terus dijaga dan dikendalikan. F-Demokrat meminta agar Pemerintah Pusat dan daerah tetap menjaga koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah terbentuk di daerah untuk terus memantau dan menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, menanggapi nilai tukar yang diproyeksikan Pemerintah di tahun 2021 berada pada kisaran 14.900-15.300 per dollar AS, Suhardi mengungkapkan F-Demokrat berpandangan bahwa asumsi nilai tukar yang diproyeksikan Pemerintah merupakan angka yang realistis di tengah proses pemulihan ekonomi yang juga terjadi di seluruh dunia. Setiap negara, tuturnya, akan mengurangi permintaan impor yang berdampak pada melambatnya ekspor dan berkurangnya devisa hasil ekspor.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum aliran masuk modal asing. Yakni, baik dalam bentuk investasi lagsung maupun portofolio sumber penerimaan devisa untuk memperkuat nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain,” tegas Suhardi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tersebut. **pun/sf.