Vaksinasi corona dimulai Desember 2020. Ditargetkan akan ada 107 orang berusia 18-59 tahun yang akan disuntik.

Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Budi Sadikin memaparkan secara detail sasaran dan timeline vaksin yang akan digunakan. Hal itu disampaikan Budi secara virtual dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

vaksin

Rapat ini juga dihadiri oleh Menkes Terawan dan Kepala BPOM Penny Lukito yang hadir secara fisik di gedung DPR.

Berikut detail roadmap yang disampaikan Budi:

A. Gratis

  • Sasaran

Tenaga Kesehatan: 1.251.734 orang

Pelayan publik (TNI/Polri, Damkar, Petugas Bandara, Pelabuhan, dll: 4,422,331 orang

Peserta BPJS PBI: 26.484.172 orang

Total yang dapat gratis: 32.158.276 orang

  • Vaksin yang digunakan

CoronaVac dari Sinovac: 58 juta dosis

COVAX: 16 juta dosis

B. Mandiri

  • Sasaran:

Pelaku ekonomi lain: 75.048.268 orang

  • Vaksin yang digunakan

Sinovac: 85 juta dosis

Novavax: 30 juta dosis

Merah Putih: 57,6 juta dosis

Budi menjelaskan, vaksinasi corona untuk 107 juta orang ditargetkan selesai 2021. Untuk vaksin lain seperti Pfizer dan AstraZeneca masih ada kemungkinan dipakai.

"Karena kami diminta selesaikan 2021, juga sudah lakukan diskusi dengan vaksin lain. Kalau misalnya vaksin Merah Putih tidak berhasil selesai di tahun depan," tutur Budi.

"Tapi karena vaksin ini tidak digunakan sekali seumur hidup, jadi vaksin Merah Putih untuk jangka panjang," imbuhnya.

Vaksin Sinovac Jadi Prioritas

Budi menjelaskan vaksin CoronaVac besutan Sinovac menjadi prioritas. Jumlah yang digunakan juga paling banyak.

"Kami juga sudah sediakan jadwalnya untuk masing-masing jenis vaksin. Memang beberapa kandidat vaksin yang masih difinalisasi uji klinis tahap 3 kami taruh di-schedule yang konservatif. Sedangkan untuk Sinovac karena ujinya di Indonesia, kita taruh lebih dini sesuai dengan jumlah yang tadi disampaikan Menkes," urainya,dikutip dari Kumparan.

"Semua kandidat vaksin ini, baik dari jenis, jumlah, dan harga akan diputuskan Kemenkes. Baik program pemerintah atau mandiri. Tugas kami beri alternatif secara transparan untuk memutuskan karena beliau (Menkes) yang akan putuskan jumlah, jenis, dan harga," tutup Budi Sadikin yang juga Wamen BUMN ini.***