Pemkab Karawang dengan domain DPMD dan Dinas Sosial, di wanti-wanti untuk mendeteksi pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD) hingga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berafiliasi sebagai pengurus Partai Politik (Parpol), baik ditingkatan Cabang, Kecamatan hingga ranting desa. Selain di gaji negara, regulasi para pegawai kontrak Kementrian Desa dan Kementrian Sosial itu, jelas-jelas di karang berpolitik praktis. 

Pemerhati Kebijakan Pemerintah Desa, Soeharto Al Amin mengungkapkan, dari partai manapun dan tingkatan apapun, memiliki hak merekrut sebagai pengurus Parpolnya. Namun, elit politik juga harus menahan diri ketika yang di rekrut itu adalah Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa maupun PKH yang sebenarnya mereka di gaji oleh negara. Sebaliknya, sebut Soeharto, para pendamping dibawah naungan DPMD dan Dinas Sosial ini, juga jangan "celamitan" berpolitik praktis menjadi pengurus partai politik, karena aturan dan regulasinya jelas ada pelarangannya. "Maka dalam hal ini, saya meminta DPMD dan Dinas Sosial berikut forumnya, untuk menyisir ulang para pendamping desa dan PKH yang berafiliasi partai politik untuk di evaluasi dengan saklek. Saya punya bukti siapa-siapanya, " Katanya, Selasa (9/3).

Soeharto menambahkan, jangankan berafiliasi politik, doubel saja menjadi Pendamping Desa sekaligus menjadi Pendamping PKH juga dilarang. Jika semua terdeteksi dan teliti di bidik Dinas, ia meminta Dinas untuk memberikan tawaran memilih salah satunya, jika tetap "keukeuh" jadi Pendamping dan masih berpolitik (Jadi Pengurus_red), maka Dinas harus membuat pengajuan pemutusan kontrak ke Kementrian terkait. "Saat Kepala DPMD almarhum Agus sudah di sampaikan, sekarang juga kita minta di sikapi oleh Kabidnya, " Ujarnya. 

Tidak elok sebut Soeharto, seorang yang jadi pendamping, jadi pengurus Partai Politik, sebab menjadi pendamping itu adalah memberikan pendampingan ke semua lapisan dan latar belakang masyarakat. "Bila di perlukan, ia siap sambangi DPMD dan Dinas Sosial untuk memberikan bukti maupun aturan pelarangan soal ini dan panishmennya. " Tutupnya. 

Ketua Forum Pendamping PKH, Asep Jazuli Hamzah saat disinggung terkait ada dan atau tidaknya pendamping PKH yang jadi pengurus Partai Politik di Karawang, sampai berita ini di tulis, Pria asal Desa Cadaskertajaya itu belum memberikan keterangan. (Rd)