Perlu Ada Regulasi yang Jelas Mengatur UMKM

Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengatakan UMKM dapat menopang perekonomian nasional. Namun UMKM sendiri masih banyak kelemahannya terutama dari sisi penjualan serta daya tahan yang penuh ketidakpastian. Hal ini juga yang menjadi salah satu pelambatan ekonomi.

Demikian dikatakan asep disela-sela pertemuan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Solo (UNS)/Dewan Pakar ISRI yang juga dihadiri tenaga ahli AKD DPR RI dengan tema, penguatan UMKM dalam Menopang Perekonomian Nasional di Wisma Griya Sabha DPR RI, Bogor, Jawa Barat.

 

"Potensi UMKM ini banyak terjadi paradoks, di satu sisi jadi penyelamat di masa pandemi namun ketika menyinggung andil PDB-nya, UMKM kalah dengan sektor industri besar. UMKM ini kurang optimal terutama dari segi regulasi terjadi tumpang tindih atas satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnya serta akses permodalan akses kurang mendapatkan tempat,” terang asep.

 

Asep menambahkan salah satu aspek yang dapat mengembangkan UMKM ini adalah pengembangan dari kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi sangat penting, karena UMKM yang tumbuh ini tingkat literasinya masih rendah

 

"Yang harus menjadi konsen, seharusnya pemerintah dan pengusaha itu menjadi tolak ukur. Sebenarnya keberhasilan dalam pengembangan UMKM bagaimana transformasi dari UMKM mulai dari kecil menjadi menengah dan juga untuk mempersempit ketimpangan pendapatan," tutup Asep. **ts

Post a comment

Berita Sebelumnya Berita Selanjutnya
×
Berita Terbaru Update
X
X