Ada Pemerintah Daerah Minta Seleksi PPPK Guru Tahap II dan III Disetop, Begini Reaksi Kemendikbudristek

Foto ilustrasi

Menurut Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, sejumlah daerah meminta Panselnas menutup seleksi PPPK guru tahap II dan III.

Alasannya karena anggarannya tidak mencukupi dan di tahap I sudah banyak guru honorer yang lulus PPPK.

“Fakta tersebut terungkap saat rapat Panselnas pada Jumat (5/11). Teridentifikasi beberapa daerah minta seleksi PPPK tahap II dan III tidak usah digelar,” kata Nunuk dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Wonogiri, Minggu (7/11).

Dia mencontohkan kabupaten A yang sudah mengusulkan 3.000 formasi PPPK guru dan telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Begitu seleksi tahap I, yang lulus ternyata 1.000 orang, kabupaten A ini tiba-tiba minta Panselnas menutup dua seleksinya.

Kasus seperti itu sudah diidentifikasi oleh Panselnas dan bukan hanya satu atau dua daerah. Terhadap daerah-daerah tersebut, sikap Kemendibudristek tegas.

Seleksi PPPK guru tahap II akan tetap digelar dan formasi 506.232 akan tetap diisi.

Pemda beralasan anggaran DAU-nya enggak ada, padahal sebenarnya ada. Itu sebabnya Kemendikbudristek dan Panselnas memutuskan untuk tetap melanjutkan seleksi PPPK tahap selanjutnya sampai formasi 506.232 terisi,’ paparnya.

Di sisi lain kata Nunuk, adanya permintaan Pemda tersebut menunjukkan sosialisasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tidak berjalan maksimal. Ini terbukti Pemda masih mempersoalkan masalah tidak adanya anggaran untuk membayar dan tunjangan guru PPPK.

Untuk tahun ini formasi PPPK guru yang tersedia 506.232. Dari jumlah tersebut sebanyak 322.665 jumlah formasi dengan pelamar pada ujian pertama. Kemudian sebanyak 173.329 lulus formasi PPPK guru tahap I.

“Itu masih 35 persen formasi yang terisi jadi peluang guru honorer untuk mengisinya masih terbuka lebar,” pungkas Nunuk Suryani. (jpnn/)