×

Iklan

Indeks Berita

Perlu Anggaran "Urgent' Tangani Cepat Rutilahu Insidentil di Karawang

23 Mei 2022 | Senin, Mei 23, 2022 WIB Last Updated 2022-05-23T10:59:28Z
Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) memang di gebug rata Pemkab Karawang setiap tahunnya 4 unit perdesa dari anggaran reguler. Namun, pemetaan rutilahu yang di laporkan dan di ajukan acapkali di temui lambat tertangani sehingga tak jarang rumah warga dari keluarga miskin (Gakin) ambruk mendadak sebelum unit rulahu tersebut tiba waktunya untuk di realisasikan, baik dari program reguler, aspirasi, maupun Pemprov dan BSPS. 

Atas kondisi ini, sejumlah Kepala Desa hingga anggota DPRD usulkan tambahan anggaran 'urgen' bagi pokok pikiran (Pokir) maupun reguler untuk menangani cepat rutilahu yang kadung ambruk di tengah perjalanan ajuan.

Foto : Rutilahu yang insidentil perlu penanganan segera di Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari Saat di Tinjau Kepala Desa dan BPD setempat

"Nah itu, kita ajukan tahun ini padahal sudah mau ambruk, tapi realisasi untuk tahun 2023 misalnya, eh belum sampai tahun 2023, bulan Agustus juga sudah rata tersapu angin, sementara kita gak bisa bantu banyak karena harus menunggu realisasi tahun depan. Apakah gak ada gitu anggaran urgen dan cepat realisasi, kan pemerintah mah gak hafal di lapangan, tahunya prosedur dan mekanisme, padahal di lapangan masyarakat pemilik rumah sudah merengek dan menagih untuk segera dibangunkan, lha kades punya duit dari mana? " Keluh Kades Lemahabang Didin Alayudin Senin (23/5/2022).

Senada dikatakan Kades Ciwulan Kecamatan Telagsari, Warkat Subrata. Di desanya ada 2 dari empat ajuan rutilahi untuk realisasi tahun 2023 sudah ambrol bulan Mei ini. Pihak desa, sudah mengajukan via Musrenbang Desa maupun reses anggota DPRD yang semuanya konon mau realisasi tahun 2023. Pihaknya, sebut Warkat, berupaya menarik anggota DPRD agar kiranya bisa merealisasikan satu atau dua bulan ini juga, mengingat kondisi rumah sudah sangat memprihatinkan dan bahkan pemiliknya sudah harus mengungsi dua pekan terakhir. Wal hasil, DPRD juga menyarankan untuk di tarik ke APBD perubahan atau ABT sekitar November Desember. 

"Sayangnya saran itu juga dilema bagi pemerintah desa, karena jangankan menunggu 5-6 bulan, sebulan saja di sapu angin sudah bisa rata dengan tanah, " Keluhnya. 

Disisi lain, bisa saja kondisi ini di ajukan 
insidentil ke BAZ, tapi realisasi BAZ itu sebatas stimulan yang besarannya hanya sekitar Rp8 jutaan. Itu tidak memungkinkan untuk rumah bisa terbangun sempurna, belum lagi dampak sosial dengan realisasi reguler lainnya saat realisasi nanti dengan anggaran Rp40 jutaan. 

"Desa gak ada anggaran, swadaya juga sulit rasanya sampai ke Rp40 jutaan. Sementara DPRD menyarankan ke ABT November-Desember, duh jangankan November, bulan depan ada hujan angin juga sudah ambruk total sepertinya, " Katanya.

Anggota DPRD PKB Rizka Restu Amalia mengaku, pihaknya menyarankan agar di tarik unit rumah yang berpeluang ambruk itu pada APBD perubahan. Jika melihat kondisi rumah, memang seharusnya itu ditangani segera, tapi sayangnya DPRD tidak di bekali anggaran urgen. Sebab, seandainya ada, pihaknya pastikan siap membantu dan mendorongnya.

Foto: kades Lemahabang Didin Alyudin bersa Pendamping Desa

"Sayangnya gak ada anggaran Urgen, harusnya sih ada, biar yang kondisi demikian itu bisa cepat tertangani tanpa harus menunggu tahun depan maupun anggaran ABT, " Ujarnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS