Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino, yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Agustus- September 2023.(31/7/23).

"Pertama adalah dalam rangka mengatasi kekeringan, kami semua memberikan himbauan kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air di wilayah- wilayah khususnya di daerah-daerah yang biasanya timbul kekeringan yang digambarkan dalam prolog acara ini ada di wilayah Jawa Barat," kata Kepala BNPB, Suharyanto dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin (31/7/2023).

Kepala BNPB, Suharyanto

Termasuk di wilayah lain yang juga diprediksi akan mengalami kekeringan yang cukup signifikan. Langkah mitigasinya adalah dengan memastikan ketersediaan air yang cukup.

Untuk saat ini, jelas Suharyanto, cara yang masih bisa dilakukan adalah dengan mendatangkan hujan.

Oleh karena itu, BNPB bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mendatangkan hujan.

Ia berharap air hujan yang turun akan mengisi danau-danau, embung- embung sungai-sungai, dan sumur- sumur sebagai ketersediaan air.

Sumur- sumur bor baru pun telah dibuat, sehingga apabila nanti terjadi kekeringan, dampaknya tidak akan terlalu besar.

"Airnya bisa digunakan untuk masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan," ujar dia.

Langkah selanjutnya adalah waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagaimana pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Yang menjadi catatan kurang baik kita adalah pada 2015 dan 2019, di mana kebakaran hutan dan lahannya sangat besar dan luas," terang dia.

Untuk 2023, tegas dia, BNPB telah menyiapkan langkah mitigasi karhutla.

Ada enam provinsi prioritas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Untuk di Sumatera ada tiga provinsi yakni Sumatra Selatan, Riau dan Jambi.

Kemudian, di Kalimantan ada tiga provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Dari provinsi-provinsi itu, kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan," tegas dia.

Ia menyatakan hal terpenting untuk menangani karhutla adalah dengan operasi darat. Dimana pasukan-pasukan darat ini sudah diaktifkan dan disiagakan kembali mengingat tiga tahun terakhir ini kebakaran hutan dan lahannya relatif kecil.

Selain itu, perlengkapan- perlengkapan yang mungkin selama tiga tahun ini sudah banyak yang tua dan rusak, karena yang sudah cukup lama tidak digunakan telah diaktifkan kembali, dan ditambah.

Kemudian, apabila operasi kebakaran hutan dan lahanya membesar, karena tidak bisa diatasi operasi darat, BNPB juga menyiapkan langkah terakhir dengan menggelar operasi udara melalui helikopter water bombing.
 
"Sekarang di daerah enam provinsi prioritas itu sudah tergelar 31 unit helikopter yang apabila nanti ada kebakaran yang lebih besar dan tidak bisa dipadamkan di darat atau kebakaran di titik-titik terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat, maka helikopter water bombing ini yang akan memadamkannya," ujar dia.

Untuk memonitor terjadinya karhutla, terang dia, seluruh aplikasi yang dimiliki Kementerian/ Lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG pun telah diintegrasikan menjadi satu.

"Sehingga mudah- mudahan dengan kesiapan- kesiapan yang tadi saya sampaikan ini, apabila nanti terjadi kekeringan atau karhutla yang membesar bisa kita atasi," kata Suharyanto.(red)