Ini Temuan Satgassus Polri Terkait Pemantauan Pupuk Bersubsidi
Minggu, Juli 30, 2023
Ketua Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Mabes Polri Hotman Tambunan memaparkan hasil temuan tim terkait pemantauan distribusi pupuk bersubsidi dan hibah alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan.(30/7/23).
 |
| Foto : Pupuk Bersubsidi |
“Terkait pupuk bersubsidi, masih ada kios yang tidak mempunyai stok sehingga saat petani membutuhkan pupuk tidak tersedia di kios,” kata Hotman melalui keterangannya di Jakarta, Ahad.
Dia mengatakan hingga akhir Juli 2023, serapan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten OKI masih sekitar 55 persen. Hal itu menurut dia, sangat merugikan petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.
“Terkait penebusan pupuk dilakukan secara manual (T Pubers) dan Kartu Tani. Ditemukan banyak kartu tani di kios dari beberapa kelompok tani,” ujarnya.
Dia menilai hal itu seharusnya tidak diperbolehkan karena kartu tani adalah seperti ATM yang harus disimpan sendiri oleh pemilik kartu untuk menghindari penyalahgunaan.
Hotman menjelaskan terkait penyimpanan pupuk di gudang kios, masih ada yg belum sesuai dengan standar yang bisa merusak pupuk yang akan dijual pada petani.
“Masih terdapat perbedaan pemahaman kios dan distributor serta PT Pupuk Indonesia (PIHC) terkait dengan aturan peraturan pendistribusian pupuk. Kios dan distributor tidak memberikan laporan stok pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan,” ujarnya.
Dia mengatakan masih terdapat sekitar 12.880 atau sekitar 30 persen NIK petani penerima pupuk bersubsidi se-Kabupaten OKI belum sesuai dengan data Dukcapil.
Sementara itu terkait alat dan mesin pertanian (alsintan), menurut Hotman tidak banyak alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian sehingga tidak cukup signifikan mengintensifikasi pertanian di Kabupaten OKI.
Atas berbagai temuan tersebut, Hotman menjelaskan ada beberapa saran yang diberikan Satgassus Polri, antara lain pertama, kios dan distributor harus selalu menyediakan stok pupuk bersubsidi sehingga petani bisa menebus pupuk kapan saja, selagi masih ada jatah alokasi untuknya. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 mensyaratkan hal tersebut,” katanya.
Kedua, agar PIHC dan distributor memberikan pemahaman pada kios untuk tidak mengumpulkan dan menyimpan kartu tani di kiosnya namun disimpan oleh masing-masing petani.
Dia juga meminta agar Kementerian Pertanian mempercepat penggunaan aplikasi penebusan dengan kartu digital I-Pubers sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi.
“PIHC perlu memberikan sosialisasi terhadap kios dan distributor, di bawah supervisi Dinas Perdagangan dan Pertanian, sampai semua kios dan distributor mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan aturan peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Satgassus Polri juga meminta Dinas Pertanian bekerjasama dengan Dinas Dukcapil segera menyamakan data NIK petani penerima pupuk bersubsidi yang belum sesuai dengan data dukcapil.
Terkait bantuan alat dan mesin pertanian, Hotman meminta Dinas Pertanian OKI aktif memfasilitasi kelompok tani yang membutuhkan alsintan.
“Dinas pertanian secara aktif membantu atau memberikan petani rekomendasi sehingga petani dapat memperoleh solar/bahan bakar secara resmi dari penyalur resmi/SPBU terdekat,” katanya.
Satgasus juga meminta Pemda OKI jika sekiranya bantuan alsintan pada petani dapat dibiayai dari APBD Kabupaten OKI.
Anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Mabes Polri Yudi Purnomo mengatakan bahwa pemantauan distribusi pupuk bersubsidi dan hibah alsintan kepada petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai langkah mendukung ketahanan pangan yang dibuat pemerintah.
“Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 25-28 Juli 2023 ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk subsidi sampai ke petani tanpa ada penyelewengan atau diterima oleh pihak yang tidak berhak dan hibah alat pertanian benar diterima oleh kelompok petani untuk digunakan meningkatkan hasil pertanian para petani,” kata Yudi. Sementara itu, PT Pupuk Kujang memperkirakan stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat dan Banten menumpuk selama beberapa bulan jika ancaman El Nino benar-benar terjadi.
Sementara melansir berita Antara (30/7/23), Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan di antara dampak El Nino ialah terjadi kemarau panjang yang berpotensi terjadinya kekeringan.
Dalam kondisi itu, petani akan kesulitan menanam padi karena terganggunya pasokan air.
Namun, Ade Cahya berharap para petani masih bisa mendapatkan pasokan air, agar mereka tetap bisa menanam padi.
Hal tersebut disampaikan agar penyaluran atau penyerapan pupuk subsidi tetap berjalan di tengah ancaman El Nino.
"El Nino akan berdampak pada penyaluran pupuk. Kondisi itu memungkinkan terjadi penumpukan stok pupuk. Jadi kita tetap berharap petani tetap menanam di musim kemarau, agar penyaluran pupuk tetap berjalan," katanya.
Meski diakui penyaluran pupuk akan terganggu jika petani tidak melakukan penanaman pada musim kemarau, namun pihak Pupuk Kujang akan tetap menjaga stok pupuk di gudang.
"Kami akan tetap menjaga dan mendorong agar stok ini tetap berada di gudang lini tiga yang ada di kabupaten/kota di wilayah Jabar dan Banten," kata Ade Cahya.
Sementara itu, memasuki musim tanam saat kemarau, Pupuk Kujang memastikan stok pupuk di wilayah Jawa Barat cukup dan aman.
Jumlah stok pupuk di wilayah Jawa Barat kini mencapai 82.643 ton, terdiri atas urea sebanyak 70.256 ton dan NPK mencapai 12.387 ton. Sedangkan di Provinsi Banten, jumlah total stok pupuk mencapai 10.861 ton urea.
VP Komunikasi Perusahaan Pupuk Kujang, Andi Komara menyampaikan pemerintah telah mengatur mekanisme penyaluran pupuk subsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023.(*)
