Dia Mau Nyaleg, Ada Tiga Pekerjaan Rumah Harus Dituntaskan Setelah Bupati Lengser

Baru dua hari dilantik menjadi Pejabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan dihadapkan pada sejumlah persoalan yang ada di kabupaten tersebut. Benni didesak untuk segera menertibkan tiga persoalan penting terkait tata kelola pemerintahan, setelah masa jabatan Anne Ratna Mustika berakhir.

Pejabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan

Desakan disampaikan Ketua ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta Sutisna Sonjaya. Menurut dia, aset, aparatur dan anggaran pembiayaan daerah merupakan instrumen pendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dia menduga masih ada sejumlah aset daerah di Purwakarta yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

“Saya menduga ada sejumlah aset yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak tertentu yang sudah tak terikat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Sutisna, Jumat (22/9/2023).

Dia menambahkan, ditengarai ada keterlibatan aparatur dalam kegiatan politik praktis, dan diduga ada yang menitipkan mata anggaran pada RAPBD TA 2024 untuk kepentingan pihak tertentu pula. Konkretnya, tata kelola Pemkab Purwakarta akan ideal jika pengawasan dan pengendaliannya jelas dan terukur serta penanganan dan penertibannya tegas dan terantisipasi. Sehingga tak akan terjadi pengingkaran kepatuhan atas penguasaan aset daerah oleh pihak-pihak yang sudah lepas dalam kedinasan.

Anne Ratna Mustika

“Termasuk penggunaan dan pemanfaatan fasilitas daerah oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula secara pribadi. Begitupun penguasaan aset lainnya yang dibiayai APBD, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta keberadaannya di luar Purwakarta,” terang Sutisna.

Namun demikian, Sutisna tak secara gamblang menjelaskan siapa pihak yang dimaksudnya. Hal lain yang harus menjadi perhatian Pj Bupati Benni Irwan adalah hal yang terkait kedisiplinan dan ketaatan sebagian aparatur dalam mengimplementasikan profesionalitas dan netralitasnya.

“Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatutan dan kepatuhan aparatur terhadap kode etik dan moral sangat diragukan. Bahkan, terkesan menjurus pada perilaku pembangkangan terhadap prinsip dasar aparatur itu sendiri,” bebernya.

Hal lain, yakni menyangkut dugaan adanya indikasi penitipan anggaran pada RAPBD TA 2024 oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Sesuai prinsip anggaran, apabila itu dilakukan di luar urusan pokok dan wajib atau urusan tambahan, serta tak menyentuh klasifikasinya, itu merupakan bentuk penyelewengan kebijakan dan pencideraan fungsi anggaran. Untuk menangkal dan mengantisipasinya, Pj Bupati Benni Irwan memiliki tanggung jawab untuk segera membenahi dan menertibkan instrumen pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dikatakan Sutisna, Benni harus segera menginventarisir dan menarik kembali asetaset daerah yang dimsnfaatkan dan digunakan sebagai fasilitas pribadi. Benni juga harus mencegah dan memastikan tak ada lagi mobilisasi aparatur untuk dilibatkan dalam kepentingan politik, baik itu dari kalangan ASN, kepala desa, termasuk perangkat desanya.

“Selain itu, Pj Bupati sebaikya menelaah dan mengevaluasi nomenklatur RAPBD TA 2024 yang terindikasi adanya anggaran titipan dari pihak tertentu untuk kepentingan di luar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

Sekadar informasi, Benni Irwan dilantik menjadi Pj Bupati Purwakarta pada 20 September 2023. Dia ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan bupati setelah masa jabatan Anne Ratna Mustika berakhir. Benni Irwan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) pada Kementerian Dalam Negeri.

Diketahui Anne Ratna Mustika pasca lengser dari kursi bupati Purwakarta bakal maju di Pileg 2024 dengan kendaraan Golkar.

Ia adalah salah satu Bacaleg dari Partai Golkar untuk dapil 10 Jabar dengan wilayah pemilihan meliputi Karawang, Purwakarta dan Bekasi.(*)