KPU Nilai Pencetakan Ulang E-KTP Tidak Ganggu dan Logistik Pemilu 2024 Tidak Terkendala
Rabu, September 20, 2023
KPU RI menilai, pencetakan ulang e-KTP warga Jakarta tidak akan mempengaruhi tahapan pemilu 2024. Pernyataan tegas tersebut, mewanti-wanti saat Jakarta tak lagi menyandang status ibu kota pada tahun 2024.
“Perubahan status Jakarta dari DKI (Daerah Khusus Ibukota) menjadi DK (Daerah Khusus) tidak berpengaruh. Pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Jakarta,” kata Idham saat dikonfirmasi wartawan, Selasa kemarin,(19/9/2023).
Dalam proses pencetakan ulang e-KTP, Idham menegaskan, KPU tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pemilih. Alasannya, tidak ada perubahan dari segi nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir dan sebagainya.
“Tidak ada pemutakhiran data pemilih lagi. Karena DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah ditetapkan,” ucap Idham.
Kemudian, Idham menjelaskan, pemilih yang berada di Jakarta tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Pemilih dapat datang ke TPS dengan membawa e-KTP.
"Pemilih DKJ dalam DPT datang ke TPS dengan membawa KTP el. Dan surat pemberitahuan memilih pada Rabu 14 Februari 2024,” ujar Idham.
Diketahui, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, seluruh warga Jakarta harus mengurus ulang pencetakan e-KTP tahun 2024. Karena, ada penggantian redaksional DKI menjadi DKJ.
“Terkait Cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ. Tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," ujar Budi kepada wartawan, Senin (18/9/2023).
KPU RI juga memastikan logistik Pemilu 2024 sudah siap dan tidak mengalami kendala. Diharapkannya, awak media turut membantu KPU dalam mempublikasikan soal logistik pemilu tersebut.
"Semuanya siap enggak ada masalah. Nanti (awak media) bantu-bantu aja," kata Idham saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/9/2023).
Idham pun buka suara, terkait kabar KPU menghemat Rp300 miliar pada Pilpres 2024 putaran pertama. Menurutnya, hal tersebut masih dalam pembahasan panjang dan saat ini masih fokus soal pendaftaran capres-cawapres.
"Ya itu masih (pembahasan). Ini kan masih berlangsung pendaftaran (capres-cawapres)," ucap Idham.
Sebelumnya, Bawaslu RI menegaskan, KPU harus memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik Pemilu 2024. Keterlambatan distribusi logistik, menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas TPS kelelahan hingga meninggal dunia.
“Ada ketegangan di petugas TPS dalam menghadapi logistik, karena DPTHP-3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga) yang dikeluarkan KPU. Lalu, diperbaiki oleh MK sehari atau dua hari menjelang pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangan persnya, Selasa (19/9/2023).
Dalam catatan Bawaslu, Bagja mengaku, terdapat ribuan TPS yang mengalami keterlambatan logistik. Sehingga, petugas TPS harus menunggu surat suara dan logistik hadir di TPS.
"Logistik baru hadir ketika subuh. Padahal standarnya semalam atau satu hari sebelum pemungutan suara logistik sudah sampai," ucap Bagja.(*)
