Tito Karnavian Resmi Melantik Pj Gubernur Jawa Barat: Harus Netral Dalam Pemilu 2024
Selasa, September 05, 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik sembilan penjabat (pj) gubernur. Salah satunya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan Kamil.(5/9/23).
 |
| Pelantikan Pj Gubernur oleh Mendagri Tito Karnavian |
"Saya Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.
Total ada 10 penjabat gubernur yang dilantik untuk menggantikan kepala daerah yang purnatugas pada 5 September 2023. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah juga diisi penjabat daerah. Pensiunan polisi Nana Sudjana ditunjuk menjadi PJ Gubernur Jawa Tengah.
Tito percaya seluruh penjabat mampu menunaikan tugas sebaik-baiknya. Kemudian bertanggung jawab dalam mengemban amanah.
"Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terima kasih," tutur eks Kapolri itu.
Proses itu dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dibantu rohaniwan. Kemudian masing-masing penjabat meneken berita acara dan pakta integritas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan penjabat (pj) kepala daerah netral terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pj yang membandel bakal dihukum
"Seandainya ada yang tidak netral, kita periksa. Kalau terbukti kita beri sanksi teringan hingga terberat," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.
Tito mengatakan dirinya sudah berpesan agar pj kepala daerah tidak terlibat politik praktis. Mereka harus fokus membangun wilayah masing-masing selama menjabat.
"Pj diperintahkan netral karena tujuannya mengisi kekosongan (pemerintahan). Syukur-syukur kalau bisa memperbaiki sistem," ujar eks Kapolri itu.
Selain itu, seluruh pj akan dievaluasi Kemendagri setiap tiga bulan sekali. Kinerja pj turut dipantau seluruh pihak mulai dari internal karyawan, jajaran pengawas internal, masyarakat, hingga partai politik.
Sebelumnya, Tito memberi sejumlah arahan kepada sembilan penjabat (pj) gubernur. Salah satunya terkait netralitas di tahun politik.
Tito mengingatkan agar para pj memanfaatkan kepercayaan negara dan pemerintah pusat atas penunjukan itu. Mereka mesti menjalankan roda pemerintahan karena mengisi kekosongan gubernur yang masa jabatannya sudah habis.
Tito Karnavian menegaskan pemilihan penjabat (pj) gubernur tidak sembarangan. Pertanggungjawaban itu berbeda dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dibebankan kepada rakyat sebagai pemilih.
"Kalau ini (pj) tembaknya ke Mendagri sama Presiden karena undang-undang memberi kewenangan. Makanya kami tidak mau salah dan memilih hati-hati jangan sampai memalukan," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.
Tito mengatakan pemerintah sudah melakukan penjaringan yang cukup panjang. Syarat pj gubernur ialah berasal dari pimpinan tinggi madya atau eselon I struktural.
Tito mengatakan pemerintah sudah melakukan penjaringan yang cukup panjang. Syarat pj gubernur ialah berasal dari pimpinan tinggi madya atau eselon I struktural.
"Kalau (pj) gubernur (berasal) dari sekda (sekretaris daerah), kalau pusat (berasal) dari direktur jenderal, sekretaris jenderal, deputi juga bisa masuk," ujar dia.
Lantas, Kemendagri mengirimkan surat ke kementerian, lembaga, dan daerah meminta maksimal tiga nama calon pj gubernur. Nama-nama tersebut akan dibahas dalam sidang pra-TPA (tim penilaian akhir).
Tito menyebut sidang itu melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hukum. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kejaksaan, hingga kepolisian.
"Jangan sampai sudah dilantik ada masalah hukum," jelas eks Kapolri itu.
Sidang pra-TPA itu akan melahirkan tiga nama lagi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Negara berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait ihwal sosok dan latar belakang calon tersebut.
"Akhirnya beliau (Jokowi) memilih bapak-bapak yang sudah dilantik tadi. Ini proses yang cukup adil melihat dari komposisinya," ucap Tito.(**)
Lantas, Kemendagri mengirimkan surat ke kementerian, lembaga, dan daerah meminta maksimal tiga nama calon pj gubernur. Nama-nama tersebut akan dibahas dalam sidang pra-TPA (tim penilaian akhir).
Tito menyebut sidang itu melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hukum. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kejaksaan, hingga kepolisian.
"Jangan sampai sudah dilantik ada masalah hukum," jelas eks Kapolri itu.
Sidang pra-TPA itu akan melahirkan tiga nama lagi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Negara berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait ihwal sosok dan latar belakang calon tersebut.
"Akhirnya beliau (Jokowi) memilih bapak-bapak yang sudah dilantik tadi. Ini proses yang cukup adil melihat dari komposisinya," ucap Tito.(**)
Berikut ini nama-nama penjabat gubernur yang dilantik hari ini:
- Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin
- Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin
- Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana
- Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya
- Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake
- Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin
- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi
- Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi
- Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun
