Bawaslu Cermati Potensi Adanya Caleg Mantan Napi Korupsi
Minggu, Oktober 08, 2023
Bawaslu RI menegaskan, jajarannya diseluruh tingkatan mulai melakukan kondolidasi data. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencermati rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif yang disusun KPU RI.
Khususnya, terhadap syarat dokumen caleg mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Hal itu perlu dilakukan, dari tingkat bawah untuk direkap di tingkat nasional.
"Yang bisa kita lakukan saat ini adalah pencermatan. Kita sedang melakukan konsolidasi karena prosesnya berjenjang dari bawah naik ke atas," kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty, Minggu (8/10/2023).
 |
| Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty |
Lolly mengungkapkan, sejauh ini Bawaslu belum menemukan Bacaleg yang mantan napi korupsi. Tepatnya, yang tidak memenuhi syarat masa jeda lima tahun.
"Sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi. Kenapa? Karena memang kan kita enggak punya akses terhadap Silon (Sistem Informasi Calon) ya," ucap Lolly.
Kemudian, Lolly menekankan, Silon merupakan alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi data persyaratan bacaleg. Hingga saat ini, KPU masih membatasi kerja pengawasan Bawaslu.
Bawaslu RI tidak meyakini, lembaganya bisa melakukan pengawasan peserta Pemilu 2024 dengan maksimal. Alasannya, sampai detik ini, akses Silon (Sistem Informasi Pencalonan) masih terbatas diberikan oleh KPU RI.
Terlebih, dalam waktu dekat ini bakal dilakukan pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023. Terbatasnya akses Silon, pengawasan tak maksimal terhadap data persyaratan yang diserahkan Capres-Cawapres ke KPU.
"Ini juga menjadi kerawanan, bagi siapa? Ya bagi Bawaslu. Yakni soal akses data, lagi-lagi itu," kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty.
Kemudian, Lolly mengharapkan, KPU memberikan akses penuh Silon kepada Bawaslu. Semua itu, demi pengawasan persyaratan peserta Pemilu 2024 bisa diawasi secara maksimal.
"Itu sama seperti yang (pencalonan anggota) legislatif, semuanya pakai Silon, dulunya tidak, sekarang semua berbasiskan aplikasi. Itu satu kerawanan yang tidak bisa kita nafikan," ucap Lolly.
Oleh karena itu, Lolly menekankan, harus adanya perbaikan kebijakan dari KPU RI. Yakni, soal akses data persyaratan calon yang ada di Silon.
"Harusnya teknologi memudahkan, nanti kita lihat, karena tentu pencalonan presiden tidak serumit pencalonan legislatif. Ini kita lihat prosesnya ke depan," ujar Lolly.
Sebelumnya, Bawaslu RI menggandeng para seniman di Jawa Barat, jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Para seniman harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan menjaga iklim demokrasi pemilu.
"Semua pihak harus terlibat mengawasi jalannya pesta demokrasi tahun depan, berkomitmen sama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Kelompok seni bisa melakukan sosialisasi dengan cara-cara kesenian yang biasa mereka lakukan," kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10/2023).
Lolly mengatakan, pentingnya Bawaslu terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelompok seni ini harus memiliki kesamaan visi misi, yaitu menjadikan Pemilu 2024 milik bersama.
"Seniman memiliki gagasan yang menarik, pemikiran yang kritis, dan peduli dengan nasib bangsa. Hal tersebut dibutuhkan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu," ucap Lolly.
Lebih lanjut, Lolly memastikan, setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi, Bawaslu menyesuaikan dengan berbagai kelompok masyarakat. Karena, setiap kelompok memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda.
"Setiap kalangan beda karakter, maka harus dengan pendekatan yang berbeda, tidak mungkin masuk dengan cara yang tidak biasa. Maka, Bawaslu ditantang masuk menjadi bagian dari teman-teman seniman," ujar Lolly.(*)
