Breaking News
---

Cimahi Anggarkan Rp. 44 Miliar Untuk Pilkada 2024

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pillada) 2024. Di antaranya dengan menghibahkan dana hingga Rp. 44 miliar lebih.  

Cimahi Anggarkan Rp. 44 Miliar Untuk Pilkada 2024

Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 35 miliar lebih dan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi sebanyak Rp. 9 miliar lebih.

"Sudah kita tetapkan besarannya sudah disepakati berita acara. Nilainya sebesar Rp. 35 miliar sekian untuk Bawaslu Rp. 9 miliar sekian," kata Achmad, Minggu (15/10/2023).

Achmad mengatakan, besaran dana hibah Pilkada untuk Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi periode 2024-2029 tersebut sudah disetujui bersama DPRD Kota Cimahi itu akan dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahun ini akan dicairkan sebesar 40 persen.

Namun pencairannya dana yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2024 itu masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat. Sedangkan sisanya masuk ke APBD tahun depan.

"Sudah menjadi aturan untuk 2023 ini kita harus memberikan 40 persen untuk dicairkan nah dilanjut nanti di 2024 sisanya 60 persen.

Angkanya sudah deal dan sudah diketok palu DPRD Kota Cimahi pada saat penyusunan RKPD 2023 perubahan," ujar Achmad.

Achmad menjelaskan, besaran dana hibah untuk Pilkada itu berdasarkan hasil verifikasi terlebih dahulu. Sebab Pemkot Cimahi tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki.

"Besaran usulan bebas tapi kan kita ukur dengan jangka waktu sekian bulan kemudian, volume kegiatan dan sebagainya. Kita harus efisien mengeluarkan anggaran, termasuk standar harga misalnya standar harga sekali makan Rp200 ribu gak masuk di Cimahi. Jadi ada semacam verifikasi proposal," tutur Achmad.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mardi Santoso mengatakan nantinya untuk proses pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 tetap menunggu proposal pencairan yang diajukan oleh KPU dan Kota Cimahi.

"Kalau sekarang belum mengajukan untuk pencairan KPU dan Bawaslu. Tapi sudah disepakati besarannya untuk pelaksanaan Pilkada 2024," ucap Mardi.(*)

Baca Juga:
Posting Komentar
Tutup Iklan