DKPP Sampaikan Hubungan KPU-Bawaslu Tetap Harmonis, Mahasiswa Diminta Awasi Pemilu
Kamis, Oktober 26, 2023
Bawaslu RI mengakui, lembaganya kekurangan SDM (sumber daya manusia) dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Bawaslu mendorong seluruh mahasiswa di Indonesia membantu mengawasi perhelatan Pemilu 2024.
Foto : Ilustrasi Sidang DKPP
"Semakin banyak masyarakat yang mengawasi proses pemilu dan pemilihan akan meminimalisir terjadi pelanggaran. Karena, terdapat sejumlah titik rawan pada Pemilu 2024," kata Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda, Kamis (26/10/2023).
Herwyn menjelaskan, kerawanan Pemilu 2024 yang paling diantisipasi oleh Bawaslu adalah politik uang. Kemudian, politisasi SARA, pelanggaran netralitas ASN, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pungut hitung.
"Hoaks, berita bohong, dan ujaran kebencian. Bawaslu berharap, karena keterbatasan itu semakin banyak orang yang melakukan pengawasan," ucapnya.
Dengan terlibatnya banyak orang, Herwyn meyakini, akan mempersempit seseorang melakukan pelanggaran hukum. Terlebih, pemilu dan pemilihan merupakan pesta rakyat untuk memilih pejabat.
"Untuk itu, kita (seluruh elemen masyarakat) harus ikut melakukan pengawalan terhadap proses pemilu. Minimal di lingkungan sekitar kita dan sesuai dengan kemampuan masing-masing," ujarnya.
Sementara itu DKPP RI meyakini, hubungan KPU dan Bawaslu RI harmonis dan tetap bekerja sesuai tupoki masing-masing selama penyelenggaraan pemilu. Meski, Bawaslu telah melaporkan seluruh komisioner KPU kepada DKPP terkait, terbatasnya akses Silon (Sistem Informasi Pencalonan).
"Masalah kemarin hanya beda tafsir dan visi saja, panas sih enggak. Mereka mengadu ke DKPP hanya untuk mendapatkan kepastian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito, di Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Heddy pun memastikan, gesekan antara jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Pusat tidak membuat gejolak di tingkat daerah. "Tidak ada masalah, teman-teman KPU dan Bawaslu di daerah saja masih baik-baik saja," ucap Heddy.
Oleh sebab itu, Heddy meminta, masyarakat tidak mengkhawatirkan hubungan KPU dengan Bawaslu pusat. Jajaran KPU dan Bawaslu, adalah orang-orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya masing-masing.
"Kami berharap penyelenggara pemilu harus semakin kompak dan harmonis. Mereka orang yang profesional, tidak perlu khawatir," ujar Heddy.
Diketahui, lima komisioner Bawaslu mengadukan tujuh komisioner KPU kepada DKPP yang teregistrasi sebagai perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara yang disidangkan sejak 4 September 2023, dan dibacakan putusannya oleh DKPP, Rabu (25/10/2023) kemarin.(*)
