Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahcmudin menegaskan soal netralitas ASN maupun TNI-Polri pada Pemilu 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahcmudin

Dikatakan Bey, netralitas bukan berarti tidak boleh menegakan aturan, namun aturan tetap harus ditegakan bagi para peserta kontestasi politik di Jawa Barat.

Hal tersebut dikatakan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin/ usai gelar pasukan Operasi Mantap Brata lodaya 2023-2024, depan Gedung Sate Kota Bandung Selasa, (17/10/2023).

“Kami menjamin netralitas ASN maupun TNI-Polri. Menjaga netralitas, jangan ada keberpihakan ke pihak tertentu, intinya netralitas ASN harus kita junjung tinggi,”ucap Bey.

Bey juga menegaskan, bakal ada sanksi bagi ASN maupun TNI-Polri yang melanggar aturan. Pihaknya bakal melakukan pengawasan intern terhadap netralitas ASN, bersama lembaga yang berwenang.

Sementara terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintahan terutama gedung yang dipakai untuk sarana politik, Bey mengatakan pemerintah provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan komisi Pemilihan umum KPU dan Bawaslu/ untuk menangani hal tersebut.

“Kemarin kami sudah rapat dengan KPU dan Bawaslu, nanti kami umumkan. Jadi ada kejelasana lebih pasti tentang gedung-gedung pemerintah yang boleh di gunakan. Karena ada gedung-gedung pemerintah yang komersil,”jelas dia.

Bey juga menambahkan tidak semua gedung yang dimiliki pemerintah tertutup untuk kegiatan politik atau pemilu. Ada gedung atau fasilitas milik pemerintah yang sifatnya komersil, dan dapat digunakan kegiatan politik atau pemilu.

“Itukan boleh, yang penting mendapatkan izin dari kepolisian dan Bawaslu, pada saat tahapan pemilu nanti,”jelas dia.(*)