Presiden Minta ASN Tidak Bekerja Monoton, Korpri Ingin Pemerintah Bentuk Badan Talenta Nasional
Presiden Joko Widodo meminta para ASN untuk berubah, agar tidak monoton dan terpaku rutinitas dalam bekerja. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023.(3/10/23).
Presiden Joko Widodo
"Jangan terpaku rutinitas. (ASN) harus inovatif, harus adaptif, terhadap perubahan yang ada," kata Presiden di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Awalnya Presiden membicarakan tentang peluang Indonesia menjadi negara maju, dan terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Ia mendapatkan masukan dari berbagai lembaga internasional, terkait peluang Indonesia melompat menjadi negara maju.
"Dari World Bank, OECD, dari IMF, semuanya menyampaikan, Presiden Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat. Tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas monoton, mohon maaf negara anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus," ucapnya.
Kepala Negara pun meminta regulasi yang menyulitkan dalam birokrasi harus dikurangi. Sebab, menurutnya, di era kemajuan teknologi seperti ini butuh kecepatan dan fleksibilitas, guna mengakselerasi program.
"Regulasi, baik itu UU, Permen, Perda, nanti ada Peraturan Dinas, Peraturan Dirjen itu kurangi. Karena sekarang ini butuh fleksibilitas tinggi butuh kelincahan, karena perubahan sangat cepat sekali," ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta ASN tidak alergi terhadap teknologi dan digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi merupakan hal penting yang tidak bisa dicegah.
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menginginkan, pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus penyaring talenta-talenta berbakat yang ingin menjadi ASN. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, itu demi menguatkan sistem reformasi birokrasi di Indonesia.
"Ini perlu kita pertimbangkan di Badan Talenta Nasional atau apapun namanya. Dari Korpri, dalam rapat kerja ini mulai memikirkan reformasi birokrasi ke depan membangun birokrasi yang kuat," katanya saat berpidato di acara Rakernas Korpri 2023, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Zudan membeberkan dugaan penyebab Indonesia masuk middle income trap (terjebak sebagai negara berpendapatan menengah). Salah satu dugaan penyebabnya adalah kebijakan birokrasi yang selalu berubah yang sangat dinamis.
"Kenapa birokrasi kita tidak cepat bagus, saya delapan tahun menjadi Ketua Umum Korpri itu (pergantian) MenPAN-RB sudah tujuh. Mungkin ini yang membuat perubahan kebijakannya sangat dinamis, belum mampu menyusun birokrasi kita yang kuat," ucap Zudan.
Zudan menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan pengembangan DNA Talent untuk ASN. Hal itu harus dilakukan, meski banyak kebijakan pemerintah yang dulunya di-bully, namun saat ini mampu terlaksana dengan baik.
"Ketika 2019 kita mempelajari Work Form Anywhere, Work From Home, belum Covid-19 saat itu, pemerintah sudah mendorong WFH. Tapi ternyata di-bully habis-habisan, artinya sesuatu yang ditolak, bisa berjalan lebih baik dan ini mempengaruhi sistem reformasi birokrasi," ujar Zudan.
Presiden Joko Widodo dan para menteri di Rakernas Korpri
Rakernas Korpri ini dihadiri Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian, dan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (*)
