DPRD Marah! Menu PMT Cuman Nasi dan Kuah, Ini Penjelasan Dinkes Kabupaten

Kritikan itu disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Menurut Ikravany, berdasarkan laporan yang mereka terima, makanan tambahan yang diberikan berupa nasi dan kuah untuk penanggulangan stunting kurang sesuai.

"Ini memalukan, masa nasi dan kuah doank untuk mengurangi stunting. Sebenarnya itu pelecehan pada warga." kata Ikravany, Selasa (14/11/2023).

Ikra sapaan Ikravany merinci, dari dana Rp4,4 miliar itu, per anak mendapat jatah makan senilai Rp18 ribuan per hari. Anggaran bersih per anak kira-kira Rp15 ribu per hari, setelah dipotong pajak dan transportasi.

"Masak anggaran Rp15 ribu per anak cuman dapat makanan tambahan nasi dan kuah. Kemarin heboh itu, yang serius gitu loh Dinkes," ujarnya.

Menurut Ikra, dengan angka Rp15 ribu mestinya bisa mendapat menu yang lebih baik. Pasca protes di paripurna, menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kemudian ditambah dua buah tahu.

"Kalau tahu doank warga juga sering bikin tahu. Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak." ujar Ketua Fraksi PDIP itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati membenarkan pada hari pertama adanya miskomunikasi mengenai menu di wilayah Tapos. Sehingga terjadi ketidak sesuaian menu dari vendor.

"Kami mengklarifikasi bahwa PMT lokal yang sekarang dilaksanakan selama 28 hari itu terdiri dari enam hari kudapan dan hari ketujuhnya itu baru makanan lengkap," kata Mary.

"Jadi memang di hari pertama di Tapos itu kan ada menu nasi dengan kuah sop sayur. Harusnya kudapan, bukan nasi," katanya.

Pada kesempatan ini, Mary pun menjelaskan bahwa menu PMT lokal merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Yaitu enam hari kudapan atau camilan atau makanan ringan, lalu hari ke tujuh makanan lengkap.

"Nanti hari kedelapan sama lagi kudapan selama enam hari, terus hari ke 14 makangkap, seperti itu sampai 28 hari. Nah ini yang mungkin belum dipahami baik di dewan maupun di masyarakat," ujarnya.

Dinkes Depok, lanjut Mary telah mengevaluasi kekeliruan menu kudapan di hari pertama di Tapos. Diketahui terjadi miskomunikasi dari pihak vendor yang tidak mengetahui jika hari pertama sampai hari keenam itu (menunya) kudapan.

"Nah, hari kedua kan sudah bagus tuh, sudah dirubah menunya kudapan. Kemarin juga yang di permasalahkan oleh pak Hamzah (Dewan) soal porsinya sangat sedikit dan sudah saya sampaikan itu ada aturannya sesuai umur dan berat badan anak," kata Mary.

Dinkes Kota Depok, sambung Mary mengklaim, telah melakukan pembekalan kepada vendor mengenai aturan porsi menu sesuai SOP sebelum penyaluran PMT. Termasuk kalorinya, proteinnya dan sebagainya.

"Selama pihak penyedia sudah memenuhi yang sudah ditentukan ya berarti itu sudah sesuai. Dan kami selalu memastikan ini ke vendor sebelum disalurkan." ujarnya.

Mary menegaskan, menu PMT selama sepekan berbeda-beda untuk tiap kecamatan. Karena Dinkes Depok menyerahkan penyusunan menu PMT lokal kepada tenaga gizi puskesmas kecamatan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

"Terkait menu PMT kami (Dinkes) membuat pedoman umumnya saja," ucapnya.

Berikut salah satu contoh daftar menu enam hari kudapan, satu hari yakni hari ketujuh menu lengkap.(*)