*GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==*

Sementara, Progres MCP KPK Pemkab Karawang Alami Lompatan Signifikan di Jawa Barat

Sebelumnya, Kabupaten Karawang bertengger di posisi 27 Kabupaten/kota tentang capaian kinerja pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang di kembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Progres terakhir dalam sebulan (November 2023_red), Monitoring Center For Prevention (MCP) yang merupakan aplikasi yang di kembangkan KPK itu, alami lompatan progres signifikan dengan posisi naik di level 18 dari semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

Foto : Irbansus Inspektorat Karawang saat bersama Plt Bupati Karawang Aep Saepulloh
Foto : Irbansus Inspektorat Karawang saat bersama Plt Bupati Karawang Aep Saepulloh

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Karawang, Taopik Maulana mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa MCP KPK bagi Pemkab Karawang sudah mengalami progres lompatan signifikan dari posisi 27 ke 18 sebulan terakhir. Targetnya sendiri, ia berharap bisa bertengger di posisi papan atas.
Dalam MCP, sambung Opik, ada 8 area yang dinilai yang dianggap rawan terjadinya korupsi, diantaranya perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang jasa, managemen ASN, kapabilitas apip dan lainnya.  Disini, Inspektorat banyak berperan juga, selain melalui pengawasan juga bisa melalui sosialisaai, reviu, probity audit dan lainnya.
"Ini progres sementara selama sebulan terakhir ya, penilaian sampai dengan Februari 2024 mendatang. Kita harap, Karawang bertengger di posisi MCP KPK terbaik atau papan atas, " Ungkap Opik, Rabu (29/11/2023).

Adminnya di aplikasi MCP KPK ini tambah Opik, adalah inspektorat, jadi sejumlah opd menyampaikan dokumen yang diminta plus evidennya. Adapun Opd yang terlibat antara lain inspektorat, Dinas pupr, prkp, Barjas, Bkpsdm, Ptsp, Sekda, Disperindag, Bapenda hingga Bpkad. 
"Dokumen yang sudah dikirim 35℅ dan belum diverifikasi dengan potensi tambahan nilai 25 sampai 30, " Tutupnya. (Rd)