Perusahaan Diharapkan tidak Menutupi Kekerasaan Kepada Karyawan
Perusahan-perusahan diharapkan tidak menutupi jika adanya tindak kekerasan kepada karyawanya, terutama kaum perempuan. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA, Prijadi Santoso.
 |
| Perusahaan Diharapkan tidak Menutupi Kekerasaan Kepada Karyawan |
"Saya harapkan terutama perusahan-perusahaan besar perlu memiliki pelayanan serta ditunjang dengan SDM yang profesional. Kami pun sudah memberikan tempat pengaduan, seperti tempat kerja ada medis, disitu juga ada dokternya misalnya," katanya dalam Talkshow “Sinergi dalam Implementasi UU TPKS untuk Ciptakan Tempat Kerja Bebas Kekerasan Seksual”, di Gedung RRI Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Prijanto juga mengatakan, jika kasus kekerasan kepada kaum perempuan ditutup-tutupi maka akan merugikan perusaan itu sendiri. "Dengan zaman yang semakin cangih peristiwa ini bisa di viralkan oleh korbannya, pastinya ini akan merugikan perusahaan itu sendiri," ucapnya.
Untuk itu, kata ia, PPPA perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, agar peristiwa kekerasan pada kaum perempuan di tempat kerja dapat diselesaikan dengan cepat. "Memang ada kemungkinan terjadinya zero insiden, makanya dilakukan penutupan informasi dari pihak perusaan," katanya.
Dalam dunia pekerjaan salah satu pondasi utama sebagai bentuk perlindungan setiap pekerja adalah mengenai kode etik. Hal itu disampaikan Chief Human Resources L'oreal Indonesia Yenita Oktoray, terkait dengan pencegahan kekerasan dalam bekerja.
"Value yang kami bawa adalah kode etik bekerja," ucapnya. Ia mengatakan, kode etik bekerja menjadi pondasi dasar sangat kuat untuk bagaimana seseorang bekerja dengan rasa aman dan nyaman.
Dalam sebuah kode etik yang mereka buat harus ada nilai respect, daya hormat, transparansi atau keterbukaan, integritas, dan keberanian ketika bekerja. "Di mana penindasan, pelecehan, kekerasan semua itu dilarang. Jadi, sebagai karyawan tentunya kita memastikan ada proteksi, rasa aman," ucapnya.(*)