Presiden Larang Pupuk Subsidi Dijual ke Nonpetani

Presiden Joko Widodo melarang pupuk subsidi dijual kepada nonpetani, atau yang bukan petani. Alasannya, karena dapat mengakibatkan permainan harga pupuk yang merugikan petani. 

Foto : Presiden Jokowi

Kepala Negara menegaskan itu untuk menanggapi keluhan petani, terkait pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat. Petani mengaku merasa sangat keberatan dengan harga pupuk yang melambung tersebut. 

"Itu harus dikontrol terus. Distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani," ujar Presiden di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). 

Presiden mengatakan, pengawasan harus bersifat menyeluruh, dan dimulai dari distributor hingga pengecer. Hal itu untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran ke petani yang berhak menerima. 

Ketika berdialog singkat dengan para petani, Presiden mengaku kerap menerima keluhan tentang pupuk. Karenanya, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani. 

Presiden mengatakan, BUMN PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk. Tujuannya untuk persiapan masa panen awal tahun ini. 

Menurut Presiden, kini para petani juga akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi. Petani hanya perlu menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh pupuk subsidi. 

"Kemarin sudah saya sampaikan. Pembelian pupuk tidak mesti pakai kartu tani, bisa pakai KTP," ujar Presiden. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berujar, pemerintah akan menambah subsidi pupuk menjadi Rp14 triliun. Pengajuan ini tentu perlu mendapat persetujuan dari DPR RI. 

"Saya sudah minta ke Menteri Pertanian (dan) Menteri Keuangan. Untuk mengajukan dana tambahan Rp14 triliun untuk subsidi pupuk," katanya. 

Tak lupa, dalam kesempatan tersebut, Presiden memeriksa langsung proses penanaman padi sekaligus melihat suplai airnya. Terlebih, awal Januari 2024 ini, musim hujan sudah intens, yang tentu akan membantu suplai air untuk penanaman padi. (*)