Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menjadi oposisi tunggal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.  Bergabungnya Demokrat ditandai dengan dilantiknya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN). 

Namun, menurut Pengamat Politk Universitas Gajah Mada (UGM), Mada Sukmajati, di parlemen memang hanya tinggal PKS sebagai oposisi, tapi jika melihat perkembangan pasca Pilpres, bisa saja oposisi di perlemen bukan hanya PKS.

Foto : AHy

“PDIP sejauh ini masih konsisten berada di pihak yang bersebrangan dengan partai pendukung 02. Artinya, meskipun PDIP masih ada di pemerintahan, tapi di perlemen bisa saja berubah menjadi oposisi bersama dengan PKS,” kata Mada,Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, mengenai partai lain pendukung 01 (PKB dn Nasdem) serta pendukung 03 (PPP), Mada belum bisa menebak kemana arah mereka di parlemen pasca pilpres. “Nasdem kelihatannya akan merapat ke Jokowi atau koalisi. Hal itu diprediksi dari pertemuan Surya Paloh dan Jokowi bebepa hari lalu,” katanya.

Menurut Mada, sampai dengan 20 Maret nanti atau pada saat penghitungan suara oleh KPU RI selesai, masih akan banyak dinamika politik yang terjadi. Mada melihat, partai pendukung 02 dan Presiden Jokowi masih akan melakukan upaya lobi dan pertemuan dengan ketum partai lain selain Surya Paloh.

“Presiden Joko perlu mengamankan sisa pemerintahannya sampai Oktober nanti dan juga mengamankan pasangan 02 yang berkomitmen melanjutkan program-programnya. Makanya upaya menarik partai lain selain democrat pasca pilpres ini sangat penting dilakukan,” katanya.

Mengenai kemungkinan wacana hak angket mengenai kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat, menurut Mada, kemungkinan bisa saja akan mendapat dukungan dari partai selain PDIP, Bisa saja dukungan datang dari PKS sebagai oposisi dan partai pendukung paslon 03 lainnya. 

“Namun, bagaimanapun soal dukungan terhadap hak angket akan tergantung pada keputusan ketum parpol. PKS meskipun berada pada posisi oposisi belum tentu sama dengan Anis Baswedan yang mendukung hak angket. Demikian juga dengan Nasdem,” sambung Mada.

Sementara itu, Juru bicara (Jubir) PKS, Ahmad Mabruri, menyebut bahwa partainya mempermasalahkan posisi PKS sebagai oposisi tunggal. Menurutnya, setiap posisi sama terhormatnya. Meski PKS saat ini berstatus sebagai oposisi tunggal, tapi PKS meyakini bahwa PKS tidak sendiri. 

Pasalnya, kata Dia, masih banyaknya masyarakat yang percaya dengan PKS.  Mabruri menegaskan bahwa PKS akan terus berada diluar pemerintahan Jokowi sampai masa jabatannya selesai. 

Kini, dengan Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi, maka komposisi partai politik pemerintah meliputi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP. Hanya PKS yang kini menjadi oposisi.(*)