PKS dan PDIP Akan Bertindak Sebagai Partai Oposisi
Pamerhati politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan mengatakan, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan bertindak sebagai partai oposisi terhadap pemerintah. Hal tersebut melihat peta politik yang ada sekarang ini.
Menurut dia, dari partai yang masuk parlemen, persentase posisi akan di atas 50 persen. Sementara, persentase partai pendukung Prabowo-Gibran sekitar 43 persen.
Namun, Kacung memprediksi partai pendukung paslon 01, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem, ada kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Sedangkan PKS kemungkinan akan tetap sebagai partai oposisi.
“Sementara itu, dari pendukung paslon 03, peluang Prabowo-Gibran untuk mengajak PDIP bergabung masih jauh. Karena, sebelumnya sudah ada penegasan berulang juga dari para elite partai tersebut untuk siap menjadi posisi," kata Kacung .
Sementara itu, jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata lolos ambang batas parlemen 4 persen, Kacung menduga bahwa partai itu juga akan bergabung dengan koalisi.
Bergabungnya sejumlah partai lawan politik dalam pilpres dengan koalisi pemenang, menurutnya, pasti akan terjadi. Pasalnya, partai lawan akan berhitung juga apa yang mereka dapatkan jika bergabung dengan koalisi.
“Jadi, faktor dapat apa itu akan menjadi pertimbangan utama parpol peserta pemilu yang lolos ke parlemen. Utamanya untuk mempertimbangkan apakah tetap menjadi posisi, atau menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah,” ujarnya.
Kacung mengambil contoh saat Pilpres 2019, di mana Gerindra merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi dan mendapatkan posisi menteri, termasuk Prabowo sebagai Menhan. Saat itu, Gerindra yang memiliki suara 12,57 persen.
Total ada tujuh dari sembilan partai politik di DPR yang mendukung pemerintahan Jokowi pada 2019. Komposisi dari parpol pendukung pemerintahan mencapai 81 persen di parlemen.
PKS dan PDIP, menurut Kacung, punya pengalaman panjang sebagai partai oposisi. PDIP menjadi oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara, PKS selama pemerintahan Presiden Jokowi juga menjadi oposisi. Sedangkan PKB, PPP, dan NasDem, ini tidak cukup punya pengalaman menjadi oposisi,” ucap Kacung.
Sebelumnya, PDIP menyatakan siap menjadi oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya memimpin Indonesia. Merujuk hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, suara PDIP berada di kisaran 15-16 persen.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengungkapkan bahwa PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Ia mengatakan, oposisi penting untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan.
Sedangkan PKS akan menentukan sikap sebagai oposisi atau bergabung ke dalam koalisi pemerintahan setelah Pilpres 2024 melalui Musyawarah Majelis Syuro. Juru Bicara PKS M. Kholid mengatakan, Musyawarah Majelis Syuro bakal dilaksanakan setelah penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2024 selesai dilakukan oleh KPU pada Maret mendatang.
Sejauh ini, hasil hitung cepat menunjukkan jumlah suara Koalisi Indonesia Maju di parlemen. Yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan Golkar yang menjadi pengusung Prabowo-Gibran, kurang dari 50 persen.
Kekuatan suara dari akumulasi parpol pendukung Prabowo-Gibran berdasarkan hitung cepat berada di kisaran 42-43 persen. Partai politik yang memberi tiket kontestasi Pilpres 2024 pada Prabowo-Gibran yang berasal dari parlemen adalah Gerindra, Golkar, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).(*)
