Sejak menjabat sebagai Bupati Karawang secara definitif, Aep Syaepuloh telah tiga kali melakukan mutasi dan rotasi jabatan. Namun masih menyisakan jabatan kosong di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Taufik Ismail.

Hal tersebut pun mendapatkan sorotan tajam dari Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Taufik Ismail.

Menurut legislator yang akrab disapa Pipik ini, sejumlah OPD yang cukup kental dan berwarna (besar anggarannya) seperti Dinas PUPR dan Dinas PRKP, Dinsos dan Disdikpora masih dibiarkan kosong pimpinannya (kepala dinas).

“Ada beberapa dinas yang masih kosong pimpinannya, ada sekitar enam dinas. Saya cukup prihatin, berarti belum maksimal untuk menempatkan sosok mumpuni untuk menduduki enam jabatan eselon 2, sementara dinas-dinas yang kosong itu dinas yang strategis dalam hal insfratruktur, bantuan sosial yang sasarannya langsung ke masyarakat Karawang,” ujar Kang Pipik.

Selain itu, selama dirinya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang, khususnya sekarang duduk di Komisi I, belum pernah pihak eksekutif mengajak diskusi dengannya perihal kebijakan rotasi mutasi.

Kang Pipik memang mengakui DPRD Karawang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan siapa saja yang duduk sebagai pimpinan di OPD, tetapi paling tidak sebagai mitra kerja OPD sebaiknya DPRD Karawang diajak diskusi untuk dimintai pendapatnya.

“Karena mungkin kami kiranya bisa kasih masukan, setidaknya para dewan juga mengetahui dengan melihat dan mendengar siapa saja yang sekirang kami bisa kasih masukan yang layak jadi pimpinan OPD. Saya tidak melihat ada budaya seperti itu, enggak tahu juga kalau di daerah lain. Meski dewan tidak ada hak, tapi alangkah bijaksananya kalau eksekutif itu ajak diskusi legislatif soal rotasi mutasi,” Tandasnya.(*)