KPU Jamin Transparansi Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024,Bawaslu Desak KPU Tampilkan Hasil Formulir Model D
KPU RI memastikan, lembaganya menjaga transparansi hasil rekapitulasi Pemilu 2024 secara keseluruhan. Ucapan KPU itu merespon tanggapan publik, terkait berubahnya tampilan diagram suara pilpres dan pileg pada real count lembaganya.
Publik sampai saat ini, tidak lagi dapat melihat perolehan suara pilpres dan pileg 2024. Terutama, saat mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang dikembangkan oleh KPU.
"KPU tetap menjaga transparansi hasil pemilu, tidak hanya hasil rekapitulasi berjenjang yang KPU publikasikan. Proses rekapitulasi tersebut juga wajib disiarkan secara langsung dengan teknologi live streaming di internet," kata Komisioner KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/3/2024).
Komisioner KPU RI Idham Holik
Idham juga mengakui, KPU tidak lagi menampilkan diagram lingkaran pada Sirekap untuk publik dengan alamat pemilu2024.kpu.go.id. Pada laman tersebut, hanya berisikan data hasil tabulasi perolehan suara peserta pemilu 2024.
Yakni, perolehan suara atas pembacaan data dalam foto formulir Model C Hasil Plano. Idham menjelaskan, tampilan Sirekap untuk publik hanya menampilkan foto formulir Model C Hasil plano.
"Ditulis langsung oleh KPPS yang penulisannya disaksikan para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. KPU hanya tampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," ucap Idham.
Kemudian, Idham menegaskan, PPK, KPU kabupaten/kota dan provinsi selaku rekapitulator telah atau sedang menyelesaikan proses rekapitulasi secara berjenjang. Semua itu, dilakukan sesuai perintah Undang-Undang Pemilu.
"Bagi rekapitulator di daerah yang telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu agar segera mempublikasikan. Hasilnya kepada publik, ini adalah bukti di mana hasil rekapitulasi berjenjang atau manual dipublikasikan oleh rekapitulator (KPU kab/kota)," ujar Idham.
Sementara Bawaslu RI mendesak, KPU RI menyertakan hasil formulir Model D dari tingkat kecamatan. Pernyataan tegas Bawaslu itu, merespon alasan KPU menghapus diagram suara Pemilu 2024 pada aplikasi Sirekap.
Menurut Bawaslu, tidak cukup jika KPU hanya menampilkan formulir hasil model C1 Plano. Semua itu, demi masyarakat tidak bingung dan mengerti perbedaannya."Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan. Jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan persnya, Kamis (7/3/2024).
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Ada pun formulir model D adalah hasil merupakan hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik. Hasil itu yang disahkan dan ditangani oleh para saksi dan Pengawas Distrik (Pandis).Di satu sisi, Bagja mempertanyakan, sejumlah TPS masih tidak tersedia formulir C Hasil. Tidak tersedianya formulir C tersebut, apakah belum diunggah atau seperti apa."Kami sudah menanyakan ke pengawas TPS (PTPS), kenapa itu belum di-upload (diunggah)?. Akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bukan PTPS," ucap Bagja.
KPU menanggapi hilangnya diagram hasil perolehan suara peserta Pemilu 2024 pada laman pemilu2024.kpu.go.id. Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan itu dilakukan untuk menghindari polemik yang sering terjadi di ruang publik saat ini. "Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat, itu akhirnya memunculkan prasangka," ujarnya, Rabu (6/3/2024). Karena itu, KPU kemudian memutuskan untuk hanya menampilkan bukti perolehan suara berupa unggahan formulir Model C Hasil Plano. "Kami hanya akan menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham. Sedangkan hasil rekapitulasi berjenjang akan dipublikasikan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU provinsi.
Idham menuturkan fungsi utama Sirekap adalah mempublikasi foto formulir Model C Hasil Plano. Menurut dia, perubahan penampilan perolehan suara bertujuan memberikan informasi yang lebih akurat."Selama ini, foto formulir Model C Hasil plano jarang dilihat oleh pengakses laman," ujarnya. Kini masyarakat bisa melihatnya secara langsung tanpa prasangka lagi.(*)
