Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Saleh Abdurahman mengatakan, keputusan untuk tidak menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi sudah tepat. Menurutnya, pemerintah tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kondisi ekonomi masyarakat saat ini. (5/3/24).

Pemerintah Pastikan Tak Menaikkan Harga BBM dan HET Beras

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu, disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Senin (4/2/2024).  

Saleh menyebut, harga BBM bersubsidi memang sepenuhnya keputusan ada ditangan pemerintah. Sedangkan BBM Non Subsidi berada pada keputusan perusahaan, seperti Pertamina. 

Saleh lebih menyoroti dampak jika BBM bersubsidi dinailkan. “Kalau sampai BBM bersubsidi dinaikan, maka akan berdampak pada makin mahalnya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok masyarakat," ucapnya, Senin (4/3/2024).

Selain itu, katanya, pemerintah juga sudah memperhitungan perkembangan harga minyak dunia yang saat ini boleh dikatakan stabil. Hal ini setelah terjadinya penurunan permintaan minyak dunia dari negara-negara ekonomi besar, seperti Tiongkok. 

Dimana dinegara-negara tersebut terjadinya tren pelemahan ekonomi. Meseskipun, katanya, OPEC+ mengurangi produksi minyaknya untuk menjaga harga minyak dunia tidak jatuh, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga minyak dunia. 

Sementara jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah juga memastikan stabilitas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani mengatakan, semua pihak siap mendukung ketersediaan pangan.

Lebih lanjut Rachmi menegaskan bahwa tidak ada wacana untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Hal tersebut dikarenakan situasi yang terjadi saat ini merupakan anomali.

"Jika HET dinaikkan, akan ada kemungkinan harga beras tidak akan bisa turun lagi," kata Rachmi dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Senin (4/3/2024). Rachmi juga membeberkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, produksi beras nasional terkontraksi delapan bulan terakhir.

Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah telah mengimpor beras sejak tahun lalu.  Pemerintah juga telah menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022.

"Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, pemerintah juga memberikan bantuan pangan sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada 22 juta penerima. Langkah ini berdampak pada penahanan laju inflasi, dengan 22 juta KPM tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras," ujar Rachmi.

Rachmi menambahkan, strategi lain yang diambil adalah menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air. Serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budidaya. Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste.

Dikatakan, bantuan pangan akan terus diserahkan ke KPM sampai Juni 2024. Kemudian dalam waktu dekat, bantuan untuk keluarga risiko stunting dengan ayam 1 kg dan telur 10 butir. (*)