Scroll untuk melanjutkan membaca

Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026

Karawang : Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia telah meresmikan kerja sama dengan mitra dari Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. (12/11/25).
Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah
Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa (11/11), menandai dimulainya rangkaian persiapan krusial untuk musim haji tahun depan.

MoU tersebut diteken di sela-sela Konferensi dan Pameran Haji ke-5 yang diprakarsai oleh Kementerian Haji Arab Saudi. 

Fokus utama dari kesepakatan ini adalah peningkatan layanan, khususnya mengenai kelayakan kesehatan (istitho’ah kesehatan) bagi calon jemaah Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Gus Irfan, menyampaikan rasa syukur atas kolaborasi yang terjalin. Ia mengungkapkan bahwa diskusi intensif telah dilakukan, menekankan isu-isu penting termasuk pemeriksaan kesehatan ketat bagi jemaah, mekanisme pembayaran Dam (denda/tebusan), dan data integrasi.

“Kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji dan lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan,” ujar Gus Irfan, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.

Untuk Haji 2026, Indonesia telah mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, dengan seluruh kedatangan akan difokuskan melalui bandara di Jeddah dan Madinah.

Kesehatan Jemaah dan Akuntabilitas Pembayaran Dam

Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa kelayakan kesehatan merupakan syarat mutlak bagi calon jemaah. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperketat proses pemeriksaan dan memastikan setiap calon jemaah memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan bersama.

Selain aspek kesehatan, kedua negara juga menyepakati langkah-langkah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran Dam. Pembayaran harus dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar yang disediakan oleh Pemerintah Saudi.

Integrasi Data Kunci Sukses Operasional

MoU ini juga menggarisbawahi pentingnya validitas dan integrasi data jemaah, mencakup detail kloter, penerbangan, akomodasi hotel, dan transportasi. Integrasi data ini diharapkan dapat memperlancar seluruh operasional haji di lapangan.

Menteri Gus Irfan menegaskan bahwa suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia memiliki dampak signifikan pada upaya global Arab Saudi.

"Keberhasilan atau kesuksesan haji Indonesia adalah cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," tegasnya.

Ia menambahkan, jika muncul tantangan, kedua pihak telah berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan pelaksanaan Haji 2026. Sejumlah perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) asal Saudi bahkan telah membuka kantor di Indonesia guna memperkuat koordinasi bilateral.

Penandatanganan ini menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan Haji 1447 H/2026 M yang diharapkan dapat berjalan lebih teratur, sehat, dan mencerminkan hubungan bilateral yang kokoh antara kedua negara.(*)
Baca Juga

Berita YouTube

Berita Terbaru
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
  • Indonesia-Arab Saudi Pererat Kerja Sama, Teken Kesepakatan Awal Haji 2026
Posting Komentar
Tutup Iklan