Kemenhut RI Catat 1.774 Keping Kayu Olahan Pascabencana di Sumut
Jakarta : Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mencatat sebanyak 1.774 keping kayu olahan berhasil dikelola dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Utara hingga pertengahan Januari 2026.
 |
| Kemenhut RI Catat 1.774 Keping Kayu Olahan Pascabencana di Sumut |
Kayu tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan lingkungan serta pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Novita, melaporkan bahwa pengelolaan kayu hanyutan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak dengan prinsip nonkomersial dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.
 |
| Kemenhut RI Catat 1.774 Keping Kayu Olahan Pascabencana di Sumut |
“Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pengelolaan kayu hanyutan dilakukan di enam kecamatan dan dimanfaatkan secara terbatas untuk pemulihan pasca bencana, tanpa tujuan komersial. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat terdampak,” ungkap Novita dalam laporannya dikutip dari laman resmi Kemenhut RI pada Sabtu, 15 Januari 2026.
Ia menyebutkan, hingga saat ini kayu olahan yang terkumpul di Kantor Bupati Tapanuli Tengah mencapai volume 16,1727 meter kubik. Sementara itu, sebanyak 11,0976 meter kubik telah dimanfaatkan sebagai alas hunian sementara pengungsi di Desa Kebun Pisang.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pengelolaan kayu pascabencana menunjukkan progres signifikan. Hingga 15 Januari 2026, total kayu olahan yang dikelola mencapai 1.774 keping dengan volume sekitar 25,2971 meter kubik.
Kayu tersebut digunakan untuk pembangunan hunian sementara dan kebutuhan dapur umum bagi warga terdampak banjir.
 |
| Kemenhut RI Catat 1.774 Keping Kayu Olahan Pascabencana di Sumut |
“Selain pengolahan kayu, kegiatan normalisasi Sungai Garoga terus dilakukan bersama Kementerian PUPR. Hingga hari ini, pembersihan kayu sumbatan sungai telah mencapai ±2,448 km atau sekitar 46,18 persen dari total target,” tambah Novita.
Kemenhut menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan kayu pascabencana dilakukan secara transparan dan diawasi lintas instansi. Upaya ini diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pemulihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.(*)
