Mengapa Boikot terhadap Piala Dunia 2026 Takkan Mungkin Terjadi
Karawang : Kendati terlihat makin banyak suara untuk menolak Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, secara teknis banyak hal yang tak terpenuhi sebagai persyaratan untuk pemboikotan.
 |
| Presiden FIFA Giovanni Infantino (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir pada final drawing FIFA World Cup 2026 di Kennedy Center, Washington D.C., Amerika Serikat. (Xinhua/Wu Xiaoling) |
Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko, baru akan dilangsungkan pada 11 Juni sampai 19 Juli mendatang. Namun, kabar bakal diboikotnya turnamen sepak bola terbesar sejagat itu justru mengemuka sekaligus menjadi berita utama topik Piala Dunia di seluruh dunia.
Saat Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengambil alih Greenland – wilayah otonomi di Arktik yang selama berabad-abad dikuasai Kerajaan Denmark, dan ketika agen-agen pemerintahannya menembak dan membunuh dua demonstran di Minneapolis, seruan untuk memboikot Piala Dunia 2026 semakin menguat.
Sejauh ini, seruan-seruan boikot tersebut belum mendapatkan daya tarik yang berarti di kalangan yang berpengaruh, setidaknya terkait dengan Piala Dunia.
Diskusi tentang boikot, sejauh ini, datang dari para kritikus Trump dan ahli taktik serta kebijakannya, bukan dari pejabat sepak bola tingkat tinggi atau pejabat pemerintah—mereka yang sebenarnya memiliki kekuasaan untuk meredam turnamen tersebut.
Oleh karena itu, ada baiknya untuk mempertimbangkannya menjelang Piala Dunia, meskipun boikot skala penuh tampaknya tidak mungkin terjadi.
Mengapa Boikot Piala Dunia 2026 Dibahas?
Gagasan ini telah beberapa kali diutarakan sepanjang tahun pertama masa jabatan kedua Trump sebagai Presiden AS. Sebagian besar datang dari para pendukungnya yang menentang imperialisme dan/atau tindakan kerasnya yang agresif terhadap imigran dan/atau tindakan anti-demokrasi lainnya.
Namun, gagasan ini benar-benar menguat ketika Trump menegaskan, dengan lebih tegas dari sebelumnya, bahwa AS harus menguasai Greenland.
Awalnya Trump menolak untuk mengesampingkan intervensi militer untuk merebut Greenland, dan mengancam akan memberlakukan tarif baru pada negara-negara Eropa yang menolak tuntutannya. Ia kemudian menarik kembali kedua ancaman tersebut. Tetapi karena ancaman tersebut mendapat tanggapan tegas dari sekutu AS, Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO), berbagai suara terkemuka mengangkat kemungkinan pembalasan dengan memboikot Piala Dunia — yang dianggap Trump sebagai platform untuk meningkatkan citranya sendiri dan, menurut kata-katanya, “menunjukkan keindahan dan kebesaran Amerika”.
Siapa Saja yang Bicara soal Pemboikotan Piala Dunia?
Selain penggemar dan pengamat sepak bola—seperti mantan Duta Besar Meksiko untuk AS, Arturo Sarukhan—sebagian besar perbincangan tersebut berasal dari dalam dua negara anggota terkemuka NATO, yaitu Jerman dan Prancis.
Di Jerman, Oke Gottlich, presiden klub Bundesliga St. Pauli dan salah satu dari 11 wakil presiden Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), menjadi berita utama ketika di sebuah surat kabar lokal mengatakan: “Sudah saatnya untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan secara serius boikot ini.”
Namun, Presiden DFB Bernd Neuendorf, dengan cepat menolak saran tersebut, dengan menyebut: “Saya rasa ini bukanlah perdebatan besar sama sekali karena saya percaya kami di (federasi) sangat sepakat bahwa kami menganggapnya sepenuhnya keliru saat ini.”
Neuendorf juga mencatat bahwa komentar Gottlich adalah pernyataan dari seorang perwakilan tunggal yang belum lama bersama DFB.
“Sayangnya, ia terlalu terburu-buru dalam masalah ini. Kami akan membahasnya di komite eksekutif (federasi),” kata Neuendorf.
“Tetapi, berdasarkan semua yang telah saya dengar dan juga pendapat pribadi saya, jelas bahwa perdebatan ini tidak tepat waktu dan tidak relevan bagi kita.”
Beberapa pejabat sepak bola Jerman lainnya juga menyuarakan pendapat serupa dengan Neuendorf.
Di Prancis, menteri olahraga dan presiden federasi sepak bola juga menolak gagasan boikot. Marina Ferrari, menteri olahraga, mengatakan pada pekan lalu: “Pada tahap diskusi kami saat ini, tidak ada niat dari pihak kementerian kami untuk memboikot kompetisi besar ini.”
Philippe Diallo selaku Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), mengatakan kepada RMC Sport: “Saya memperhatikan situasi internasional. Tetapi pada tahap ini, sama sekali tidak ada pertanyaan tentang boikot oleh tim Prancis terhadap Piala Dunia.”
Di Inggris dan Skotlandia, tidak ada tokoh penting yang berkomentar tentang masalah ini. Di Spanyol, belum ada diskusi nyata tentang boikot. Di Austria, presiden federasi sepak bola mengatakan dia ingin memisahkan politik dan olahraga.
Sementara itu, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swis, pekan lalu, Alastair Campbell, seorang penulis dan konsultan politik Inggris, secara singkat membahas potensi boikot Piala Dunia dari Eropa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino.
“Infantino tampak sangat santai, bahkan meremehkan,” tulis Campbell di X. “Tetapi jika Trump terus melanjutkan tren dan modus operandi saat ini, saya bisa melihat hal itu (boikot) akan terjadi.”
Terkini, beberapa hari lalu, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter meminta agar penggemar tidak menonton langsung Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko.
Blatter mendukung pernyataan dari pengacara anti-korupsi Mark Pieth, yang pernah bekerja dengan FIFA dalam masa reformasi ketika Blatter menjabat sebagai presiden, yang mengatakan bahwa penggemar harus menjauh dari AS untuk turnamen tersebut.
“Apa yang publik lihat di dalam negeri (AS)—marginalisasi lawan politik, penyalahgunaan oleh layanan imigrasi, dan sebagainya—seharusnya sama sekali tidak mendorong penggemar untuk pergi ke sana,” kata Pieth dalam sebuah wawancara dengan harian Swis, Tages-Anzeiger, pekan lalu.
“Untuk para penggemar, hanya satu nasihat saya: hindari Amerika Serikat! Anda akan mendapatkan tayangan yang lebih baik di televisi.
“Setibanya di sana, Anda harus siap, karena jika tidak berperilaku baik terhadap pihak berwenang, Anda akan segera dipulangkan. Itu pun jika Anda beruntung.”
Melalui akun media sosialnya, Blatter yang menjadi Presiden FIFA kedelapan dan menjabat dari 1998 sampai 2015, membenarkan jika Pieth mempertanyakan Piala Dunia saat ini.
Yang menarik, nama Blatter sempat dikaitkan dengan masalah korupsi di FIFA, utamanya saat penentuan tuan rumah Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar.
Blatter memang tidak pernah diadili seraya menegaskan dirinya tidak bersalah. Namun, ia dilarang muncul atau terlibat dalam semua acara FIFA mulai 2015 atau sejak dirinya mundur hingga akhir tahun 2027.
Bagaimana Boikot Piala Dunia Bisa Terwujud?
Setiap boikot penuh terhadap Piala Dunia 2026 — yaitu, tim-tim yang menolak untuk berpartisipasi — hampir pasti harus berasal dari koalisi pemerintah nasional yang bersatu.
Sebagian besar pemain pasti ingin turun di Piala Dunia. Federasi sepak bola mereka, dan hampir setiap entitas yang memiliki kepentingan finansial dalam Piala Dunia, kemungkinan besar pasti ingin berpartisipasi.
Satu-satunya pihak yang dapat mengorganisasi dan mewujudkan boikot adalah politisi berpangkat tinggi, dan khususnya kepala negara, yang akan melihat Piala Dunia sebagai instrumen kekuatan lunak — sebagai sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk mencegah Trump merugikan mereka dan orang lain.
Pada dasarnya, begitulah cara satu-satunya boikot skala besar lainnya terhadap event besar nan modern terwujud.
Boikot Pernah Terjadi di Piala Dunia dan Presedennya
Sejarah mencatat, sejumlah negara pernah memboikot Piala Dunia dengan tidak mau mengirimkan tim—atau bertanding di laga kualifikasi—dengan berbagai alasan.
Pada 1934, misalnya. Uruguai memilih untuk tidak turun pada Piala Dunia edisi kedua di Italia. Pasalnya, beberapa tim Eropa termasuk Italia tidak mau berpartisipasi pada gelaran Piala Dunia pertama, empat tahun sebelumnya, yang dimenangi Uruguai selaku tuan rumah.
Pada tahun 1964, dua tahun sebelum Piala Dunia 1966, semua tim asal Afrika menarik diri dari kualifikasi sebagai protes karena FIFA hanya mengalokasikan satu tempat gabungan untuk mereka, semua tim dari Asia, dan seluruh Oseania di turnamen tersebut.
Kendati begitu, belum pernah ada boikot Piala Dunia oleh beberapa tim yang lolos kualifikasi murni karena alasan politik.
Satu-satunya preseden nyata adalah boikot Olimpiade Moskow 1980 di Uni Soviet (kini Rusia) yang dipimpin oleh AS. Negeri Paman Sam menolak mengirimkan para atletnya ke Olimpiade musim panas di Moskow karena menentang pendudukan Uni Soviet di Afganistan.
Empat tahun kemudian, Uni Soviet memimpin boikot timbal balik (dan lebih kecil) terhadap Olimpiade Los Angeles 1984. Empat tahun setelah itu, giliran Korea Utara dan beberapa sekutunya memboikot Olimpiade Seoul 1988.
Setelah 1988 itu, tidak ada satu pun negara yang menyerukan boikot terhadap Olimpiade maupun Piala Dunia.
Ini yang Diperlukan agar Boikot Piala Dunia 2026 Terwujud
Pada dasarnya, faktor yang diperlukan sudah diperlihatkan dengan apa yang terjadi pada Olimpiade Moskow 1980, Olimpiade Los Angeles 1984, dan Olimpiade Seoul 1988.
Satu hal yang patut dicatat dari boikot di tiga Olimpiade musim panas itu adalah harus ada satu negara yang dominan mempimpin. Bahkan, kampanye ala tahun 1980-an kemungkinan besar harus diorganisasi oleh anggota NATO dari Eropa.
Sebagai perbandingan, saat ini sembilan anggota NATO (mewakili 10 tim)—tidak termasuk AS dan Kanada—telah lolos ke Piala Dunia 2026. Empat negara Eropa lagi dapat bergabung dengan mereka pada bulan Maret, usai berduel di play-off.
Di antara sembilan negara NATO itu adalah Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Portugal, dan Belgia, yang tim nasionalnya semuanya berada di peringkat 10 besar FIFA. Tanpa mereka dan para pesaing tangguh lainnya, Piala Dunia 2026 akan terasa tidak sah.
Travis Murphy, mantan diplomat AS yang sekarang menjabat sebagai CEO Jetr Global Sports + Entertainment, menjelaskan, bila secara negara-negara itu secara kolektif memboikot atau mengancam memboikot, barulah itu akan menarik perhatian Pemerintah AS di bawah Presiden Trump karena pentingnya Piala Dunia bagi negara-negara itu.
Kesimpulan: Boikot Piala Dunia 2026 Sangat Tidak Mungkin Terjadi
Setelah Trump mencabut ancamannya terhadap Greenland dan mengatakan bahwa ia dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah membentuk apa yang dinamakan kerangka kesepakatan di masa depan, retorika boikot telah mereda.
Namun, sejumlah pengusul boikot seperti Gottlich menjelaskan, bukan tidak mungkin sikap Trump berubah dalam beberapa bulan mendatang.
Tidak ada preseden untuk memboikot Piala Dunia secara penuh. Tetapi itu sama halnya dengan tidak ada preseden untuk hal-hal yang telah dilakukan Trump.
Jika Trump, misalnya, menyerang negara anggota NATO yang otomatis melanggar perjanjian yang telah menjadi landasan tatanan dunia paska-Perang Dunia II, hal itu dapat memicu respons yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Eropa.
Boikot Piala Dunia secara umum adalah salah satu alat terakhir yang seharusnya digunakan. Boikot untuk saat ini tidak diperlukan. Namun jika AS melakukan invasi dan memicu konflik nyata maka diskusi tentang boikot akan sangat relevan.
Untuk kasus Piala Dunia 2026 ini, boikot bisa digambarkan sebagai sebuah pengungkit potensial yang dapat digunakan oleh negara-negara yang telah lolos ke Piala Dunia. Apakah mereka benar-benar akan menggunakan pengungkit tersebut, itu masih bisa diperdebatkan—dan masih sepenuhnya hipotetis. Pada kenyataannya, situasi seperti boikot kian menegaskan betapa besarnya peranan yang bisa dimainkan oleh olahraga.(*)
