Komisi VI DPR Gelar RDP Bersama Mendag dan Menperin Bahas Isu Strategis
Jakarta: Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Perdagangan beserta jajaran, serta Wakil Menteri Perindustrian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari upaya penyelamatan industri baja nasional, evaluasi kebijakan tata niaga pakaian bekas impor, hingga tindak lanjut aduan masyarakat terkait perlindungan konsumen.
 |
| Suasana RDP Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah |
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, dengan kehadiran 11 anggota dari lima fraksi. Nurdin memastikan RDP telah memenuhi syarat forum sesuai tata tertib DPR.
“Oleh karena itu, perkenan kami membuka RDP ini dan dinyatakan terbuka untuk umum, setuju?” ujar Nurdin, yang disambut persetujuan peserta rapat, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Komisi VI menyoroti penyelamatan industri baja nasional sebagai bagian dari industri strategis. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari RDP Komisi VI dengan PT Krakatau Steel pada 30 September 2025.
Selain itu, rapat mengevaluasi kebijakan tata niaga pakaian bekas yang sebelumnya dibahas dalam RDPU bersama masyarakat pada 2 Desember 2025, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perlindungan konsumen.
Nurdin menegaskan, pembahasan isu-isu ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan strategi terpadu lintas kementerian dan lembaga.
“Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam penyesuaian tata niaga impor serta percepatan instrumen perdagangan. Sementara Kementerian Perindustrian berperan dalam penguatan sektor hulu dan modernisasi teknologi,” ujar Nurdin.
Ia menambahkan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) berperan strategis dalam penegakan dan harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai instrumen proteksi teknis. Selain itu, PT Danantara Asset Management bersama PT Krakatau Steel diharapkan memastikan transformasi industri berjalan berkelanjutan.
“Tanpa langkah yang cepat, tegas, dan terintegrasi, Indonesia berisiko kehilangan kekuatan industri strategis dan semakin bergantung pada impor,” tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kepala BSN, Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel.
Hingga artikel ini ditulis, rapat masih berlangsung dengan agenda penyampaian paparan dan pendapat dari masing-masing narasumber.(*)
