Komisi IX DPR RI Dorong Kuota Magang Nasional Minimal 50 Persen Peserta Lokal
Karawang: Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendorong prioritas bagi pendaftar magang nasional di daerah. Ia mengatakan agar program pemagangan nasional memberikan porsi minimal 50 persen bagi putra daerah setempat.
 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana |
Cellica menyatakan bahwa kerja sama antara dinas terkait dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat memperluas kesempatan magang. Lanjutnya, koordinasi tersebut akan membantu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam membuka peluang bagi generasi muda di wilayah masing-masing.
“Kalau saja (pemerintah) kabupaten, kota, hingga dinas tenaga kerja ini berkomunikasi dengan seluruh Apindo, mereka bisa membantu pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemenaker untuk membuka peluang pemagangan bagi anak-anak kita yang ada di daerah situ tidak perlu jauh-jauh mendaftar untuk daerah lain,” ujar Cellica Badung, Kamis, 16 April 2026.
Pendekatan berbasis kearifan lokal bertujuan memitigasi risiko bagi para peserta yang sering kali harus merantau jauh. Lanjutnya, efisiensi biaya hidup tercipta karena pemagang tidak perlu lagi menyewa tempat tinggal di luar kota asal.
“Bukan artinya kita ngeblok, tidak boleh, karena ini bersifat nasional. Jadi kalau misalnya peluang kerja pemagangannya ada di suatu daerah tertentu, artinya mereka tidak perlu ngekos di daerah lain,” kata Cellica.
Politisi tersebut menilai skema ini memberikan perlindungan tambahan, terutama bagi para peserta magang dari kalangan perempuan. Lanjutnya, pengurangan pengeluaran akomodasi memungkinkan para peserta untuk menabung uang saku yang mereka peroleh selama masa pelatihan.
“Mereka bisa menabung, bahkan resiko-resiko khususnya untuk peserta pemagangan perempuan itu bisa diminimalisir. Mereka jadi bisa selain mendapat pengalaman, mereka juga bisa nabung,” ucap Cellica.
DPR RI menginginkan adanya angka konkret terkait keterlibatan masyarakat asli pada program pemerintah. “Jadi yang minimal 50 persen itu ada di peserta pemagangan yang lokal,” ujar Cellica.
Cellica mendorong adanya penguatan struktur kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang jauh lebih terorganisir sekarang. Lanjutnya, setiap wilayah memiliki keunggulan sektor berbeda seperti jasa, pariwisata, perdagangan, hingga manufaktur yang perlu digali maksimal.
Penempatan peserta harus didasarkan pada potensi ekonomi unik yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota di Indonesia. Lanjutnya, sinergi yang matang akan memastikan transformasi keahlian berjalan selaras dengan kebutuhan industri di daerah penyangga tersebut.
Evaluasi program pemagangan ke depan wajib menggunakan sistem pangkalan data yang sangat akurat serta terintegrasi secara nasional. Lanjutnya, transparansi informasi akan memudahkan pelacakan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jenis perusahaan yang membuka lowongan magang.
“Tinggal nanti kan ini sudah berjalan di batch keempat, harapannya kan ini lebih optimal. Nanti kita bisa lihat datanya, jadi banyaknya dari jurusan apa, terus kanalnya banyaknya perusahaan apa, itu kan nanti kelihatan semuanya,” ujar Cellica.(*)
