DPRD Mendorong Pemkab Karawang Investgasi dan Validasi ATS Secara Total

Hal itu disampaikan Asep menyusul masih adanya perbedaan data antara pusat dan daerah terkait jumlah ATS di Karawang. Ia menilai, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan keakuratan data sebelum program penanganan dijalankan.

“Yang pertama kita mau investigasi data tersebut, di mana keberadaannya. Data dari pusat itu harus di-cross check dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Asep.

Menurutnya, data ATS saat ini tercatat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), dengan jumlah mencapai sekitar 30 ribu anak. Namun, angka tersebut perlu diverifikasi kembali agar intervensi program tepat sasaran.

Asep menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk program beasiswa bagi anak tidak sekolah pada tahun 2026.

Penyaluran beasiswa tersebut akan dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di tingkat kabupaten.

“Bagi anak yang tidak sekolah di tingkat SMP, bisa masuk ke Paket B. Sementara yang sudah tingkat SMA tapi tidak melanjutkan, bisa masuk ke Paket C,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi anak yang belum memiliki ijazah SD, tetap bisa mengikuti pendidikan kesetaraan dengan mempertimbangkan riwayat pendidikan terakhir melalui raport.

Asep menegaskan, program beasiswa ini harus dibarengi dengan pendataan yang akurat agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

“Saya mendorong agar data ini benar-benar diinvestigasi dan diverifikasi. Karena anggaran sudah disiapkan, tinggal bagaimana memastikan penerimanya tepat,” katanya.

Komisi IV DPRD Karawang, lanjut Asep, akan terus mengawal proses pendataan hingga pelaksanaan program agar upaya menekan angka anak tidak sekolah di Karawang bisa berjalan efektif.(*)