PPPK Paruh Waktu Asal Kabupaten Karawang Gagal Demo ke Istana Negara

Sebelumnya, lebih dari 100 anggota aliansi dari Karawang dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk menuntut kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, terutama bagi tenaga teknis.

Ketua DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang, Asep Abdul Azis, mengatakan pihaknya bahkan telah menyiapkan dua bus untuk membawa massa aksi.

“Memang sebelumnya kita sudah merencanakan berangkat ke Jakarta, ke Istana Negara untuk aksi unjuk rasa. Pesertanya lebih dari 100 orang dan sudah disiapkan dua bus,” ujar Asep, Jumat (4/9/2026).

Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah perwakilan aliansi di tingkat pusat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (3/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kata Asep, pemerintah dan DPR menyatakan tuntutan aliansi akan diakomodasi. Sebagai tindak lanjut, aliansi diminta mengumpulkan dan menyerahkan data PPPK serta PPPK Paruh Waktu dari seluruh profesi.

“Setelah ada pertemuan di pusat dengan Wakil Ketua DPR RI, ada kesepakatan bahwa tuntutan kita akan diakomodasi. Jadi kita tidak jadi berangkat ke Jakarta,” katanya.

Meski aksi dibatalkan, Asep menegaskan perjuangan PPPK Paruh Waktu belum selesai. Saat ini, pihaknya mulai melakukan pendataan anggota dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karawang.

Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada aliansi di tingkat pusat untuk menjadi bahan dalam memperjuangkan kepastian status PPPK Paruh Waktu.

“Yang menjadi tuntutan kita tetap sama, bagaimana PPPK Paruh Waktu ini ada kepastian untuk bisa diangkat menjadi penuh waktu, terutama teman-teman tenaga teknis,” tegas Asep.

Menurutnya, perhatian pemerintah selama ini dinilai lebih banyak diberikan kepada tenaga pendidik atau guru. Hal itu menyusul adanya pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait rencana pengalihan guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes.

Kondisi tersebut membuat PPPK Paruh Waktu dari kalangan tenaga teknis mempertanyakan kepastian nasib mereka.

“Karena yang kemarin disampaikan pemerintah itu lebih banyak untuk pendidikan, guru. Sementara tenaga teknis ini tidak disebut. Itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Asep mengatakan PPPK Paruh Waktu di Karawang berasal dari berbagai profesi dan instansi. Karena itu, pendataan tidak hanya difokuskan pada guru, tetapi juga tenaga teknis dan tenaga kesehatan.

“Kita ingin semua profesi ini terdata. Jangan sampai hanya guru yang mendapatkan kepastian, sementara teman-teman tenaga teknis tidak jelas bagaimana kelanjutannya,” katanya.

Untuk Karawang, pendataan dilakukan bersama tim gabungan dari berbagai OPD. Data tersebut ditargetkan rampung pada Jumat (4/9/2026) dan selanjutnya diserahkan ke tingkat pusat paling lambat 7 September 2026 sesuai arahan Aliansi Merah Putih.

“Sekarang sedang kita kumpulkan bersama tim, gabungan dari berbagai OPD. Dari seluruh OPD akan kita data,” kata Asep.

Selain melakukan pendataan, Aliansi PPPK Paruh Waktu Karawang juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di daerah untuk mendapatkan dukungan.

Asep menyebut koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang, Ketua DPRD Karawang, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang.

“Kemarin kita sudah koordinasi dengan Disdikbud, Ketua DPRD Karawang, dan Sekda Karawang untuk meminta dukungan,” ungkapnya.

Asep menegaskan pembatalan aksi ke Jakarta bukan berarti perjuangan PPPK Paruh Waktu berhenti. Pihaknya akan terus mengawal hasil pertemuan di tingkat pusat hingga ada kepastian mengenai pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.

“Perjuangan ini belum selesai. Kita tetap akan kawal dan pantau sampai seluruh tuntutan yang sudah disepakati benar-benar terealisasi,” pungkasnya.(*)