Dedi Mulyadi Sebut Infrastruktur Jabar Tetap Jalan Meski Fiskal Ketat, Belanja Tak Mendesak Ditunda ke 2027

Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap strategi untuk menjaga pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.

Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal mendapatkan pinjaman Rp 3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pemerintah daerah mempertimbangkan skema tunda bayar untuk sejumlah pekerjaan pada 2026.

Namun, Dedi menegaskan proyek infrastruktur bukan menjadi sasaran penundaan. Ia justru mengarahkan evaluasi pada belanja lain yang dinilai belum mendesak.

"Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan," kata Dedi.

Menurutnya, pilihan menunda pembayaran dinilai lebih realistis dibandingkan mengambil pinjaman yang memiliki konsekuensi bunga yang akan membebani APBD di tahun mendatang.

Dedi juga menyebut persoalan fiskal Pemprov Jabar berkaitan dengan penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Karena itu, penyesuaian belanja diperlukan agar anggaran yang tersedia bisa diarahkan pada kebutuhan prioritas.

Dengan skema tersebut, sejumlah pembayaran proyek berpotensi diselesaikan pada tahun anggaran 2027, sementara pelaksanaan pembangunan fisik tetap berlangsung pada tahun ini.

Meski begitu, kebijakan tersebut memerlukan perencanaan yang matang. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran serta menjaga agar penyesuaian belanja tidak menimbulkan persoalan fiskal baru di tahun berikutnya.

Langkah Dedi ini menjadi sorotan karena Pemprov Jabar berupaya mempertahankan pembangunan dengan mengatur ulang prioritas pengeluaran di tengah keterbatasan fiskal.(SD)