Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja di DPRD Jabar

BANDUNG - Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi protes di DPRD Jawa Barat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga program Makan Gizi Nasional (MBG) menjadi sorotan.

Aksi kali ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Massa dari berbagai kampus mulai berdatangan sekira pukul 14.30 WIB. Mereka kemudian membentuk lingkaran dan melakukan orasi hingga penyampaian tuntutan.

Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady mengatakan, secara garis besar, tuntutan yang disampaikan mencakup tiga bidang utama. Tiga tuntutan utama itu yakni terkait pendidikan, kesehatan, dan hukum.

"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," kata Alhady di sela aksi.

Ia menyebut, aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi mahasiswa agar terus menyampaikan aspirasi dan mengawal persoalan publik.

"Kami menyoroti sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga persoalan hukum dan demokrasi," ucapnya.

Menurut mahasiswa lainnya, Hegya Rifandy, aksi kali ini dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Beberapa kali mahasiswa telah turun ke jalan, namun berbagai persoalan masih menjadi perhatian.

"Mahasiswa sendiri juga sudah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, sampai hari ini, kondisi Indonesia belum baik-baik saja. Kita juga sudah tahu banyak keluhan dari masyarakat," ujarnya.

Pantauan di lokasi, mereka secara bergantian menyampaikan kritiknya kepada rezim Prabowo-Gibran. Di antaranya meminta pemerintah serius dalam menangani Karhutla dan melaksanakan evaluasi program MBG.

Selain itu, massa aksi meminta pemerintah benar-benar membuka 19 juta lapangan pekerjaan sesuai dengan janji Prabowo-Gibran saat kampanye.

Adapun poin-poin tuntutan aksi mahasiswa sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Penanganan Bencana

- Memastikan BPJS dapat langsung digunakan untuk layanan kesehatan di posko, penyediaan masker, dan evakuasi kelompok rentan.

- Mengaudit korporasi di titik kebakaran, memproses hukum perusahaan yang terbukti lalai, dan mencabut izinnya, dan membuka akses bantuan internasional.

2. Pendidikan dan Ketenagakerjaan

- Menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang belum memiliki SLHS hingga lolos uji laboratorium. Melakukan audit independen secara berkala dengan melibatkan BPOM, Kemenkes, dan Ombudsman.

- Mengeluarkan anggaran BPJPH dari anggaran pendidikan melalui APBN 2027. Mengalihkan anggaran untuk tunjangan guru honorer dan PPPK paruh waktu minimal setara UMK.

- Membuka data korban dan hasil uji laboratorium serta melindungi sekolah yang melapor.

- Mempublikasikan data penciptaan 18 juta lapangan kerja setiap kuartal yang diverifikasi BPS. Memberikan insentif pajak dan keringanan listrik bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK.

- Memperluas kemitraan usaha dan pelatihan vokasi bagi korban PHK, dan menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar Bulog dan pemangkasan rantai distribusi.

- Menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan inflasi melalui perundingan tripartit yang transparan. Mengalihkan anggaran proyek yang tidak mendesak untuk memperkuat perlindungan sosial.

3. Demokrasi dan Penegakan Hukum

- Menghentikan kekerasan terhadap aktivis dan pembuat konten serta mengusut aktor intelektualnya. Menjamin kebebasan beribadah dan menindak tegas persekusi terhadap rumah ibadah.

- Membuka draf rancangan undang-undang kepada publik dengan waktu partisipasi minimal 30 hari. Mendorong DPR menggelar rapat terbuka, mendengarkan warga terdampak, dan menjalankan fungsi pengawasan secara transparan.

- Memastikan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik dilakukan secara terbuka melalui konsultasi publik yang bermakna.

- Menghentikan pembahasan rancangan undang-undang secara kilat tanpa partisipasi publik. Membuka data perkara korupsi dan kekerasan aparat, mulai dari pelaporan hingga putusan pengadilan.

- Memastikan sanksi etik dan pidana terhadap aparat pelanggar HAM dijalankan melalui peradilan terbuka. Mengevaluasi kebijakan setiap tahun dan mencabut regulasi yang merugikan masyarakat.(*)