Buruh Serukan Polri Bersatu dan Sinergi dengan TNI, Minta Isu Penyadapan Diserahkan ke Mabes Polri

Dalam keterangannya, ia menyebut ada kelompok yang tidak menyukai kenaikan upah buruh. Kenaikan upah sebesar 6,5 persen, kemudian 7 sampai 9 persen, menurutnya memiliki dasar undang-undang.

“ Ada kelompok-kelompok yang enggak suka buruh itu sejahtera, naik upah enam setengah persen kemudian tujuh sampai sembilan persen, tapi itu kan ada dasar undang-undangnya,” ujarnya.

Selain upah, ia juga menyinggung tiga regulasi yang sedang diperjuangkan, yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Reforma Agraria.

Menurutnya, ketiga regulasi tersebut mengganggu paham yang berideologi neoliberal. Ia menilai, apa yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto sama dengan perjuangan yang selama ini disuarakan kaum buruh.

Tanggapi Isu Penyadapan

Menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan penyadapan, ia mengaku telah membaca informasi tersebut, namun meminta agar hal itu diklarifikasi dan tidak langsung disimpulkan.

Ia menyebut dirinya mendapat informasi terkait hal tersebut, dan menegaskan sikapnya biasa saja karena hal itu merupakan risiko perjuangan aktivis.

“ Kalau kamu berani memadamkan api atau membakar api, harus berani terbakar. Itu biasa-biasa saja,” katanya.

Terkait Presiden, ia meminta semua pihak menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme yang ada, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga mengingatkan agar publik tidak teradu domba oleh hoaks.

“ Serahkan pada mekanisme, kita harus ada asas praduga tak bersalah, jangan diadu domba dengan hoaks-hoaks yang beredar,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Mabes Polri diberi kesempatan untuk melakukan tugasnya terhadap pihak yang diduga melakukan penyadapan.

Serukan Polri Bersatu dan Sinergi dengan TNI

Dalam kesempatan yang sama, ia menyerukan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah.

“ Seruan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, bersatu jangan terpecah, jangan diadu domba, karena kalau Polri lemah maka kestabilan keamanan umum juga akan [terganggu],” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi Polri dengan TNI. Ia mencontohkan peristiwa di Turki saat Presiden Erdogan pergi ke luar negeri, ketika terjadi upaya kudeta oleh sekelompok tentara. Menurutnya, situasi itu bisa diatasi karena ada polisi yang menjaga dan sebagian tentara yang masih setia.

“ Oleh karena itu sinergi TNI-Polri harus kuat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Kapolri yang baru untuk menjaga soliditas Polri. “ Polri enggak boleh berpecah. Kita cinta Polri. Buruh cinta TNI, buruh cinta Polri,” katanya.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo kepada Mensesneg untuk melakukan sesuai prosedur hukum menunjukkan Presiden Prabowo demokratis dan mengedepankan prosedur hukum.

Soal Kedekatan dengan Kapolri

Menanggapi pertanyaan soal kedekatannya dengan Kapolri, ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Ia mengatakan, Partai Buruh juga dekat dengan Panglima TNI, Kepala Kejaksaan Agung, menteri-menteri terkait, hingga Presiden.

Kedekatan itu, menurutnya, diperlukan karena aksi-aksi buruh harus dikomunikasikan agar tidak menimbulkan persoalan.

“ Beliau juga mungkin punya jasa buat republik, silakan yang memutuskan nanti adalah Mabes Polri yang memeriksa. Ada jasanya mungkin, ada masalah yang diduga, jadi asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan,” ujarnya.

Wawancara tersebut ditutup dengan ucapan terima kasih kepada awak media yang hadir meliput aksi buruh tersebut.(*)