Lindungi Ibu dan Anak, Pansus DPRD Karawang Bahas Raperda Penyimpangan Seksual
KARAWANG — DPRD Kabupaten Karawang mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual atau terkait LGBT. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan.(12/11/26).
 |
| Hj. Saidah Anwar, S.H |
Pembahasan Raperda tersebut dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karawang. Sejumlah persoalan sosial dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi, termasuk temuan kasus HIV di Kabupaten Karawang.
Langkah Preventif Lindungi Ibu dan Anak
Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual DPRD Karawang, Hj. Saidah Anwar, S.H., mengatakan regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pengendalian, hingga penanganan berbagai persoalan seksual yang berisiko menimbulkan dampak sosial maupun kesehatan.
"Perda ini digodok sebagai langkah preventif dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual berisiko, sekaligus memberikan perlindungan kepada ibu dan anak," ujar Saidah, Senin (10/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda di antaranya kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual, pedofilia, eksibisionisme, serta perilaku seksual berisiko yang berpotensi meningkatkan penularan infeksi menular seksual.
Libatkan Lintas Sektor
Dalam penyusunannya, Pansus juga mendorong keterlibatan lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum hingga masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan.
Adapun sejumlah substansi yang tengah dibahas mencakup pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mendukung pengawasan dan penanganan di lapangan, penguatan deteksi dini, rehabilitasi medis dan psikologis, serta upaya pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual.
Selain itu, Raperda tersebut juga diarahkan untuk menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat agar penanganan persoalan seksual dapat dilakukan secara lebih terarah.(*)
