Rektor Paramadina Sebut Gibran Menanggung Beban Politik Jokowi, Derivasi Ambisi dan Eksperimen Dinasti

Didik menyebut Gibran sebagai kelinci percobaan dari eksperimen politik yang berlangsung menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Ia menilai, posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak sepenuhnya lahir dari proses panjang pembentukan kepemimpinan politik, melainkan lebih banyak ditopang oleh popularitas dan kekuasaan politik ayahnya.

Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya, tulis Didik dalam analisisnya.

Bukan Hasil Proses Kepemimpinan Panjang

Menurut Didik, membandingkan Gibran dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X merupakan perbandingan yang sangat jauh. Tokoh-tokoh tersebut memiliki perjalanan dan proses pembentukan kepemimpinan yang panjang, sementara Gibran dinilai belum melalui proses serupa.

Ia melihat Gibran bukan merupakan cerminan perjuangan politik dan perjalanan aktivisme yang membentuk seorang pemimpin. Sebaliknya, Gibran berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibangun melalui kapasitas dan perjalanan kepemimpinannya sendiri.

Didik menegaskan bahwa aktor utama di balik eksperimen politik tersebut adalah Jokowi. Gibran, menurutnya, menjadi bagian dari ambisi politik sang ayah dan dinamika demokrasi Indonesia yang masih memiliki banyak persoalan.

Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang camping, tulis Didik.

Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi pemilihan umum, dan memperoleh jabatan publik, Gibran harus menghadapi konsekuensi politik dari keputusan tersebut.

Kekuasaan Pasca Kekuasaan

Didik menjelaskan, eksperimen politik yang melibatkan Gibran berkaitan dengan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan presidennya berakhir. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai kekuasaan pasca kekuasaan, yakni kondisi ketika seorang mantan presiden tetap berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan kekuasaan dan orang-orang yang ditempatkan dalam pemerintahan berikutnya.

Menurut Didik, setelah gagal memperpanjang masa jabatan melalui wacana tiga periode, Jokowi kemudian menempuh jalur lain untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Salah satunya melalui pewarisan kekuasaan kepada anggota keluarga dan penempatan orang-orang yang memiliki kedekatan politik di dalam pemerintahan.

Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga ngotot untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya, tulis Didik.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi menciptakan pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Didik menyoroti keberadaan sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki kedekatan dengan Jokowi, seperti Giring, Raja Juli, dan Kodari.

Didik juga menilai upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politik selama dua tahun terakhir menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang, termasuk mencuatnya persoalan penyadapan terhadap presiden, turut memperlihatkan kompleksitas hubungan kekuasaan pascapemerintahan Jokowi.

Eksperimen Politik Dinasti dan Kerusakan Demokrasi

Didik berpandangan bahwa penempatan Gibran sebagai wakil presiden merupakan bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan. Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu persoalan serius dalam demokrasi karena melibatkan kepentingan keluarga penguasa dan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional.

Menurutnya, berbeda dengan para pendiri bangsa seperti Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim yang ditempa melalui perjuangan panjang, Gibran masuk ke dalam lingkaran elite politik tanpa melalui proses pembentukan kepemimpinan yang sebanding.

Didik menilai eksperimen politik tersebut pada akhirnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Popularitas politik Jokowi yang tinggi tidak serta-merta dapat diwariskan kepada Gibran dalam bentuk kapasitas, pengaruh, dan legitimasi politik yang sama.

Ia juga menyoroti bagaimana Gibran menjadi sasaran kritik atas berbagai kontroversi politik yang berkaitan dengan ayahnya, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam setiap keputusan politik Jokowi.

Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini, tulis Didik.

Persoalan Etika dan Manipulasi Konstitusi

Lebih jauh, Didik menyoroti perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran.

Menurutnya, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan institusi konstitusional negara. Ia menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius ketika prinsip kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan dalam kompetisi politik tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Didik juga mengkritik penggunaan kekuasaan dan aparat negara yang menurutnya telah merusak prinsip netralitas dalam proses politik. Meskipun Gibran secara formal memperoleh mandat melalui pemilihan umum, Didik menilai proses yang mengantarkannya ke jabatan wakil presiden menyisakan persoalan mendasar dari sisi demokrasi dan etika politik.

Ia menegaskan bahwa kemenangan elektoral tidak otomatis menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.

Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan, tulis Didik.

Dalam pandangannya, persoalan etika politik menjadi warisan penting dari eksperimen kekuasaan Jokowi. Keberhasilan dalam pemasaran politik dan membangun popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman wawasan demokrasi serta kualitas kepemimpinan.

Didik menilai Gibran kini memasuki arena kekuasaan dengan beban legitimasi politik yang berat, sementara popularitas dan pengaruh politiknya tidak sebesar ayahnya. Situasi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi Gibran, yang harus menjalankan jabatan publik di tengah kontroversi mengenai proses politik yang mengantarkannya ke posisi tersebut.

Pada akhirnya, Didik mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari kemenangan dalam pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan etika, kepatuhan terhadap konstitusi, netralitas institusi negara, serta kesetaraan dalam kompetisi politik.

Menurutnya, apa yang terjadi dalam perjalanan politik Gibran dan Jokowi harus menjadi pelajaran penting agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pewarisan politik keluarga dengan mengorbankan kualitas demokrasi dan institusi negara.(Rls)