UU Ketenagakerjaan Baru Terbit, UU 13/2003 dan Sebagian UU Cipta Kerja Dicabut
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal yang sama dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179.
 |
| Resmi Disahkan, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku |
Undang-undang ini hadir untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.
 |
| Disahkan 28 Oktober 2026, Ini Isi Pokok UU Pelindungan Ketenagakerjaan |
Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Undang-undang ini juga menjadi upaya menyelaraskan pengaturan ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dinilai berpotensi tidak sinkron atau tidak harmonis.
Adapun dalam ketentuan penutup, Pasal 311 menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sementara itu, Pasal 312 menegaskan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang diundangkan.
 |
| Disahkan 28 Oktober 2026, Ini Isi Pokok UU Pelindungan Ketenagakerjaan |
Pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta pada 28 Oktober 2026 (*)
