Warga Solo Gugat PT KAI ke PN Bandung Soal Aturan Refund 7x24 Jam

Gugatan tersebut telah teregister di PN Bandung pada 27 Oktober 2026. Dia menilai, aturan pembatalan dan pengembalian dana yang diterapkan PT KAI bersifat sepihak dan merugikan hak-hak konsumen.

"Nah itu mulai sejak tanggal 24 itu baru aku mulai dihubungi sama KAI. Jadi sebelum itu enggak pernah sama sekali (dihubungi) gitu ya, bahkan di-PHP sampai sebulan lebih," ujar penggugat saat ditemui di lokasi persidangan.

Gerry menuturkan, perselisihan berawal saat dirinya melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Solo menggunakan KA Brantas eksekutif seharga Rp520.000 pada akhir April lalu. Namun, PT KAI melakukan pembatalan pada hari H keberangkatan akibat kendala operasional.

"Pulang dari Bekasi, tanggal 29 April itu aku bangun tidur di hotel tuh jam 7 lebih 5. Aku baca chat, dibatalkan sama KAI keretaku, Brantas. Hari H juga pembatalannya," ungkapnya saat ditemui di PN Bandung, Senin, 9 November 2026.

Saat itu, upayanya melakukan refund secara daring terkendala gangguan teknis pada aplikasi KAI Access. Dia akhirnya pergi ke Stasiun Bekasi.

Setibanya di stasiun, layanan customer service (CS) maupun loket mengalami penumpukan. Karena kondisi tersebut, ia pun memutuskan membeli tiket KA Batavia untuk kembali ke Solo.

"Aku biasa refund itu hari H. Kebiasaan dari dulu. Tapi kenapa hari itu tidak refund? Karena aplikasi KAI Access tuh dari pagi sampai siang itu tidak bisa dibuka," ucapnya.

Dia juga saat itu tidak mengetahui bahwa proses refund bisa dilakukan di loket KA jarak jauh. Proses refund baru bisa diurus beberapa hari kemudian hingga dinyatakan hangus karena melebihi batas waktu 7x24 jam.

"Tapi waktu hari H kan aku tidak tahu ya, jadi aku mikir, 'Wah aku enggak jadi refund di CS karena nanti setelah dari CS kan harus ngantri lagi ke loket KA jarak jauh buat pesan pulang ke Solo kan,'" katanya.

Setibanya di Solo, dia mengaku jadwal pekerjaannya cukup padat. Bahkan ia harus jatuh sakit selama dua hari setelah tenggat waktu hampir habis. Namun ketika melakukan refund di Stasiun Solo, permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh PT KAI.

"Akhirnya seperti itulah melewati 7x24 jam. Itu aku telatnya sekitar seminggu. Jadi dari hari ke-7 tuh telat seminggu. Aku ke Stasiun Solo Balapan, itu benar-benar tidak bisa. 'Aduh, peraturan dari kami itu 7x24 jam sudah tidak bisa refund,' gitu," akunya.

Sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, ia sempat berupaya menyelesaikan persengketaan ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang pada September 2026. Dalam aduannya, ia mengajukan dua tuntutan utama, yakni ganti rugi materiil serta kejelasan dasar hukum aturan pembatalan PT KAI.

"Sengketaku resmi di BPSK 11 September dengan dua gugatan utama. Yang pertama gugatan materiil Rp520.000, gugatan kedua PT KAI harus menjelaskan secara tertulis dasar undang-undang yang menjadi kebijakan ini," ujarnya.

Akan tetapi, upaya tersebut tak membuahkan hasil lantaran PT KAI menolak proses penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut. Penolakan tertulis tersebut baru diketahui penggugat sebulan setelahnya.(*)