Jabar Bantu DP Motor Untuk Pendamping PKH

0
Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan uang muka (down payment/DP) sebesar Rp4 juta untuk pembelian sepeda motor untuk pendamping Program Keluarga harapan (PKH) pada tahun 2018.

"Untuk sisanya itu bakal dikasih DP sepeda motor tapi akan dianggarkan pada APBD perubahan dan di murni tahun depan agar kerjanya semangat," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, usai menghadiri Annual Summit PKH Jabar 2017 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Rabu.

Menurut dia, saat ini dari total 4.000 pendamping PKH di provinsi, baru separuhnya yang sudah mendapatkan uang muka Rp4 juta untuk menyicil kendaraan roda dua sebagai alat transportasi mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendamping PKH.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan sebelumnya Pemprov Jawa Barat sudah mengucurkan uang muka kendaraan roda dua untuk 2.000 pendamping PKH, lalu ada tambahan program baru yang merekrut untuk pendamping serta para pendamping baru belum kebagian uang muka kredit motor tersebut.

"Dan Insya Allah akan kita beri DP motor bukan motornya, maka mereka bisa kredit motor semenjak awal, seluruhnya tanpa terkecuali," kata Aher.

Ia menuturkan saat ini yang sudah mendapatkan uang muka cuma-cuma yaitu sebantak 2.058 pendamping PKH, sisanya tinggal 2.050 pendamping.

"Jadi dananya tinggal dikalikan saja Rp4 juta, sekitar Rp9 miliaran dan itu sudah sangat berharga bagi mereka. Kami usahakan kalau bisa di perubahan, karena hanya Rp8 miliar lebih," ujar dia.

Lebih lanjut Aher menuturkan, PKH di Jabar mencakup 1,033 juta jiwa yang dinilai keberhasilannya cukup signifikan. Banyak warga yang akhirnya beralih mandiri atau keluar dari kemiskinan setelah mengikuti PKH dan pihaknya menerima Rp1,9 triliun untuk 1,033 juta peserta PKH selama ini.

"Tentu ini bagian peran provinsi untuk melancarkan program PKH karena PKH itu program yang sangat baik diantara program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dari yang selama ini banyak dilakukan tidak hanya PKH, saya harus katakan PKH adalah yang paling berhasil," kata dia.

Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat menambahkan dengan adanya penambahan 6 juta penerima PKH maka harus ada upaya yang signifikan dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

"Tentunya kami berharap pemerintah daerah peduli dengan PKH ini karena coveragenya sudah mencakup katagori miskin. Tidak ada alasan pemda tidak bantu. Ini program semua bukan kemensos saja," kata Harry. 

Sumber : Antara
Posting Komentar