BANDUNG-Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat Saca Suhendi membantah jika organisasi kepemudaan ini terjadi dualisme kepemimpinan. Pasalnya, lahirnya dualisme itu harusnya dari internal pengurus yang terpecah.(8/7).
Dia menilai saat ini ada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengatasnamakan KNPI. SK dari Mendagri tahun 1973 menyatakan bahwa perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan SK Menkumham tahun 2015 KNPI masih tetap sama namanya yaitu perkumpulan KNPI.
"Ini ada SK Menkumham yang baru yang mengatasnamakan KNPI dan SK Menkumham  itu pun berbeda dengan SK Menkumham KNPI yang sebenarnya,"katanya kepada wartawan di Bandung,
Menurutnya, SK itu dari dulu hingga kini tidak pernah berubah sesuai AD/ART dan pedoman organisasi KNPI. Meski ada SK Menkumham yang baru mengatasnamakan KNPI namanya berbeda Perkumpulan DPP KNPI kalau perkumpulan DPP KNPI itu hanya satu ada di DPP.
"Tidak boleh mengkrucut ke daerah-daerah kalaupun mau mengkrucut ke daerah-daerah berarti harus ada SK menkumham yang baru yaitu perkumpulan DPD DPP KNPI. Ini SK Menkumham satu tetapi tidak mencapai ke distrik karena berbeda wilayah. DPP, DPD itu berbeda wilayah,"paparnya.
Sehingga lanjut dia, pihaknya masih meyakini tidak dualisme di kubu DPD KNPI Jabar, akan tetapi ada organisasi baru yang menyatakan KNPI dan ini sedang kita usut penggunaan logo KNPI.
"Bahwa KNPI dari dulu sampai sekarang tetap sama logonya seperti itu SK Mendagri di tahun 73 dan SK Menkumham juga sama tidak pernah berubah dan hak domisili KNPI di Jawa Barat masih atas nama saya jadi mereka tidak bisa mengganggu, sekertariat ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, Terpilihnya Siti Aisyah sebagai Ketua DPD KNPI Jabar versi kongres luar biasa Jakarta periode 2016-2020, bukan merupakan dualisme yang terjadi di tubuh KNPI Jabar.
Penulis :Lili