PELITAKARAWANG.COM-.Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dari 4 juta yang melamar tes seleksi CPNS, hanya 1,8 juta orang yang dinyatakan lulus untuk ikut tes berikutnya (SKB). Sementara itu yang diterima hanya 8 persen dari 1,8 juta peserta yang ikut tes berikutnya.

"Saya baru menerima laporan dari Menteri PAN-RB tadi pagi tentang hasil ujian masuk PNS. Dari 4 juta yang melamar, yang intinya yang sesuai administrasi, yang boleh ikut ujian 1,8 juta orang," kata JK ,di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

JK mengatakan dari 1,8 juta peserta, nantinya yang lulus hanya kurang lebih 100 ribu peserta. Sementara itu yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS sekitar 200 ribu orang.

"Dari total itu hanya 8 persen yang bisa lulus, itu kurang lebih 100 ribu, padahal butuh 200 ribu," ujarnya.

Hasil tes CPNS menunjukkan perbedaan yang jelas antara yang terbaik dan kurang baik. Ada kesenjangan di bidang pendidikan antara yang di Jawa dan luar Jawa.

"Pendidikn kita mengalami gap yang besar antara Jawa dan luar Jawa. Walau kita selalu berusaha tingkatkan itu," tuturnya.

Menurut JK, ke depan negara juga harus mendidik masyarakat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi tidak dapat dihentikan, tinggal bagaimana manusia bisa bekerja lebih baik dari teknologi.

"Jadi bagi kita semua bukan hanya utamakan revlusi 4.0, tapi semua tetap berjalan, diperbaiki, dimajukan dengan intinya kepada SDM yang kitta miliki," ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan,passing grade tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dalam seleksi CPNS. Setiap peserta dituntut harus memiliki kompetensi untuk masing-masing materi seleksi.
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) saat ini merupakan salah satu materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menjadi pembicaraan hangat dalam SKD CPNS 2018. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapat sejumlah peserta SKD yang menilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) terbilang cukup sulit dengan nilai ambang batas yang sangat tinggi, sehingga banyak peserta tidak lulus.
Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN menyampaikan bahwa pemerintah kini sedang mencari alternatif untuk mendapatkan peserta sejumlah tiga kali formasi dalam SKD dan untuk mengisi kekosongan formasi.
"Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena passing grade tersebut sudah batas minimum. Namun kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking, karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain tetapi tidak memenuhi passing grade salah satu item SKD. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidang pendidikan dan kesehatan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/11/2018).
Bima juga mengunjungi peserta SKD yang sedang menunggu pelaksanaan sesi ketiga untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka 1200 formasi. 
Bima menjelaskan kepada para peserta bahwa soal TKP dibuat untuk mengetahui respons peserta atas sebuah kejadian atau masalah di masa depan. 
"Karena memang target rekrutmen tahun ini adalah menjaring mereka yang siap menghadapi tantangan birokrasi pada 20-30 tahun mendatang," tutur Bima.