PERLU DIRUMUSKAN BENTUK KEMITRAAN YANG IDEAL DALAM UPAYA PEREMAJAAN...........

PEKANBARU,PELITA ON LINE-.
Menteri Pertanian mengharapkan agar seminar nasional peremajaan kelapa sawit PIR dan kebun Rakyat yang berlangsung selama 2 (dua) hari, (17-18/5/10) di Pekanbaru dapat merumuskan bentuk kemitraan yang ideal sehingga dapat diwujudkan harmonisasi pengembangan usaha dan industry kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Demikian harapan Menteri Pertanian, yang diwakili oleh Dirjen Perkebunan ketika membuka seminar nasional peremajaan kelapa sawit plasma PIR dan Rakyat di Pekanbarau,Senin (17/5/2010).

Lebih lanjut Mentan menegaskan,bahwa masalah peremajaan kelapa sawit rakyat perlu dibahas dan didalami berbagai persoalannya dalam seminar ini.Hal ini sangat strategis karena sebagian besar kebun kelapa sawit plasma yang dibangun pada periode awal tahun 1980an sebagian besar sudah memasuki umur peremajaan. Aspek yang perlu didalami antara lain pilihan teknologi,skim pembiayaan,dan bentuk kemitraan serta keberlanjutan pengembangan industri ke depan.

Bagi bangsa Indonesia, kelapa sawit bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa Negara dan kekuatan ekonomi nasional, tapi juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pengembangan daerah. Lebih dari itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola PIR, selain melibatkan jutaan rakyat, juga telah mengantarkan tumbuhnya budaya petani modern Indonesia yaitu petani yang sadar disiplin, kualitas dan kuantitas, serta memahami pasar global.
Perkebunan kelapa sawit yang pada tahun 1979 seluas 250 ribu ha dan seluruhnya merupakan perkebunan besar,kemudian tahun 2009 telah meningkat menjadi 7,5 juta ha. Dari luas tersebut sekitar 3 juta ha merupakan perkebunan rakyat atau (sekitar 40%).Di Riau luas areal kelapa sawit sekitar 1,7 juta ha atau 22,7% dari total luas areal. Sedangkan luas kebun rakyat di Riau 865 ribu ha.

Pendekatan peremajaan seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar, sulit dan kecil kemungkinan untuk diterapkan pada perkebunan rakyat, yang kepemilikan lahannya rata-rata 2 ha, karena pada perkebunan besar sudah dibuat secara terencana dan mempunyai dukungan pembiayan dan teknologi yang memadai.

Masalah peremajaan pada perkebunan rakyat (plasma dan swadaya) perlu dicarikan pola dan teknologi yang cock dengan kondisi social ekonomi pfasilitas pembiayaan dengan bunga murah dan masalah avails oleh perusahaan inti/mitra dapat dipecahkan, masalahnya menjadi tetap tidak menarik karena secara total kehilangan sumber pendapatan dalam jangka waktu 4 tahun karena secara total kehilangan sumber pendapatan.

Terkait dengan pilihan paket teknologi alternative yang dipandang perlu dikaji lebih mendalam dalam rangka menghindari terjadinya kehilangan sumber pendapatan adalah paket teknologi alternative dengan mengganti tanaman penutup tanah (cover crops) dengan pengembangan tanaman pangan (jagung/kedalai). Sementara itu, masalah pembiayaan untuk peremajaan perlu digali untuk dimanfaatkan seperti kredit program revitalisasi perkebunan (suku bunga 7% selama 5 tahun), dana program IDAPERTABUN, dana masyarakat sendiri, dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana pemerintah/APBD.

Melihat berbagai masalah yang terkait dengan peremajaan tersebut, diharapkan seminar yang diikuti sekitar 400 peserta mulai dari petani plasma, pelaku usaha, pejabat instansi terkait, anggota PERAGI, mahasiswa dan LSM dapat merumuskan dan merangkumnya sehingga rumusan ini dapat ditindak lanjuti baik sebagai bahan penyusunan kebijakn bagi pemerintah maupun sebagai usulan kepada pihak perbankan dan perusahaan inti dalam rangka mewujudkan pengembangan kelapa sawit yang harmonis dan berkelanjutan./(e&p-djbun)/Sumber Berita : Ditjen Perkebunan